KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi di Wakatobi

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut tuntas korupsi yang diduga dilakukan Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), Hugua. KPK menjadi harapan sebab aparat penegak hukum di daerah tidak bisa diharapkan lagi.

“Bahkan anggota DPD RI dari Sultra yang berada di Senayan ini juga tidak bisa diharapkan," kata  aktivis anti-korupsi Wakatobi, Moh Daulat, dalam diskusi Dialog Kenegaraan bertema "Mencegah Korupsi Di Daerah"  yang digelar di Jakarta (Senin, 17/2).

Menurut Daulat, dugaan korupsi di Kabupaten Wakatobi dipusatkan di bidang kelautan dan pariwisata. Ketika Sail Komodo dibuka, misalnya, Hugua mengundang 21 orang Eropa, dengan anggaran sekitar Rp 15 miliar.

Selain itu, lanutnya, ia kerap menghadirkan para artis dari Jakarta untuk meramaikan berbagai kegiatan di daerah. Biaya untuk menghadirkan artis per tahun mencapai Rp 5 miliar.

Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Daulat  pun sudah melaporkan kasus penyimpangan yang dilakukan Bupati Hugua tersebut ke KPK dan Mabes Polri, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.

Sementara, pengamat Politik Boni Hargens mengatakan, di daerah saat ini telah terjadi politik bosisme, dimana kekuasaan dan kekuatan modal dikuasai segelintir orang. Mereka itu adalah elite partai politik, para birokrat, pengusaha, dan preman.  

"Mereka inilah yang  mengendalikan politik dan ekonomi daerah secara bersamaan, dan itu sebagai musuh demokrasi lokal," ujarnya. [ysa]