Berita

Jenderal Moeldoko

Wawancara

WAWANCARA

Jenderal Moeldoko: Saya Lihat, Secara Keseluruhan Situasi Poso Sudah Kondusif...

SELASA, 11 FEBRUARI 2014 | 09:56 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

TNI tidak akan mengubah nama kapal perang Usman Harun meski Singapura keberatan.

“Saya tegaskan ini kedaulatan, kami tidak akan ubah nama Usman Harun pada kapal perang TNI AL,” kata Panglima TNI, Jenderal Moeldoko di Kompleks DPR, kemarin.

Seperti diketahui, pemerintah Singapura menolak kebijakan Indonesia dalam pemberian nama Usman Harun untuk kapal perang milik TNI AL. Karena kedua orang tersebut -Usman Haji Mohamad Ali dan Harun Said- merupakan pelaku pengeboman Macdonald House di Orchard Road pada 1965. Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan keberatan itu secara langsung kepada Indonesia.


Moeldoko selanjutnya mengatakan, keberatan Singapura merupakan  hak mereka. Tapi TNI juga punya hak kedaulatan untuk tidak mengubah nama kapal perang tersebut.

Berikut kutipan selangkapnya:

Bagaimana hubungan kita dengan Singapura terkait keamanan?
Masih tetap berjalan kok, selama ini belum ada yang berubah. Nanti kita lihat perkembangan dan situasi ke depan. Prinsipnya TNI atau Panglima TNI akan bekerja sama dengan siapapun dengan baik.

Tapi kalau sudah berkaitan dengan kedaulatan negara, saya tidak ada kata main-main. Saya akan berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara. Itu sudah jelas dan tegas.

Bagaimana kalau Singapura menganggap ini menjadi masalah?
Saya tidak ada masalah, semua tergantung mereka. Kalau mereka menganggap situasinya bermasalah, ya silakan saja. Bagi saya mari jalan baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikembangkan ke arah yang negatif.

Pengamanan Selat Malaka, bagaimana?
Selama ini masih berjalan. Sekali lagi sampai dengan saat ini tidak ada perubahan yang signifikan dengan hubungan kerja sama militer antara Indonesia dengan Singapura.

Hanya ada perubahan dalam mensikapi nama kapal Perang Republik Indonesia. Sikap Singapura seperti itu, ya silakan, saya Panglima TNI juga memiliki sikap yang tegas pula.

Sikap tegas seperti apa?
Sebelumnya saya rencananya diundang bersama seluruh perwira  untuk menghadiri acara Air Show dan dibatalkan sepihak oleh pihak Singapura.

Maka saya mengambil sikap tegas utuk tidak berangkat. Kalau anak buah saya tidak berangkat kok saya berangkat, ini kan tidak baik namanya.

Tidak ada satupun pejabat dari negara kita yang hadir dalam acara Air Show itu?
Ya, tidak ada.

Apa pembatalan sepihak itu buat Anda sakit hati?
Tidak ah, biasa itu, ha..h..ha.

Memang kalau nama Usman Harun diubah ada implikasi buruk?
Kami sepakat bulat untuk tetap memberikan mana pada kapal perang TNI Usman Harun.

Apa nama Usman Harun ini sudah didiskusikan sebelumnya?
Sudah lama, 12 Desember 2012  itu sudah diskusi yang panjang. Tidak ada korelasinya dengan situasi yang berkembang belakangan ini.

Usman Harun dianggap Singapura sebagai teroris, ini bagaimana?
Saya sangat tidak terima kalau Usman Harun dianggap sebagai teroris.

Usman Harun di mata Anda apa?
Dia adalah state atau dalam kata lain dia adalah aktor negara, bukan aktor non-state. Dia kan seorang marinir.

O ya mengenai terorisme di Poso, bagaimana?
Sebenarnya selama ini kan ada upaya-upaya TNI untuk menangani masalah teroris di sana.

Apa saja itu?
Misalnya saya sering melakukan kegiatan TNI di sana, kegiatan secara teritorial. Melakukan pembenahan-pembenahan bersama masyarakat sekitar. Selain itu TNI juga melakukan operasi intelijen.

Apa itu saja yang dilakukan TNI?
Tidak, kami juga melakukan latihan-latihan.

Anda melihat situasi di Poso, bagaimana?
Saya melihat secara keseluruhan situasi sudah sangat kondusif. Tapi mungkin secara psikologis para teroris itu merasa tertekan dan sebagainya, sehingga melakukan hal-hal yang kurang baik.

Polri berharap latihan gabungan bisa dilakukan di wilayah rawan terorisme, bagaimana?
Ya, itu perlu ditingkatkan, dan saya rasa itu bagus. ***

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya