Rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengawasan dana kampanye masih sekadar wacana. Hingga kini, penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antar kedua belah pihak belum diteken.
“ Saya berharap segera diteken, supaya pemilu kita bisa lebih baik,†kata Ketua PPATK Muhammad Yusuf kepada Rakyat Merdeka.
Kerja sama PPATK dengan KPU diharapkan bisa mencegah tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau money laundering dan pertukaran informasi. Misalnya, KPU menyampaikan data-data penyelenggara pemilu dan peserta pemilu dari tingkat pusat hingga daerah-daerah. Data ini diperlukan untuk keakuratan pengawasan nama-nama pejabat, baik penyelenggara maupun peserta pemilu. Saat ini PPATK sudah menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu).
Lebih lanjut Yusuf berharap, parpol selaku peserta pemilu mendukung langkah ini. Pengawasan dana kampanye perlu diawasi agar tidak ada “sumbangan di balik batuâ€.
“Kita berharap ada kerelaan dari parpol supaya penyelenggara pemilu untuk mensponsori menyerahkan rekening parpol. Ini untuk memperoleh kader berkualitas agar pemilu berintegritas dan tidak didukung pengusaha gelap,†tegas Yusuf.
Berikut wawancara selengkapnya:Apa tujuan dilakukannya MoU antara PPATK dengan KPU?Kerja sama PPATK-KPU akan sangat positif untuk mewujudkan Pemilu bersih. Hasil yang diperoleh juga berkualitas. Termasuk antisipasi adanya dukungan pengusaha gelap terhadap peserta Pemilu. Karena kita pernah baca di media, Bawaslu mau disogok dengan (mobil) Camry. Itu yang perlu kita antisipasi, terlepas benar atau tidak.
Apakah saat ini PPATK sudah menemukan indikasi transaksi mencurigakan? Iya. Kami menemukan adanya trend peningkatan jumlah transaksi mencurigakan dari keuangan partai politik (parpol) satu tahun menjelang pemilu, pada saat tahun pemilu, dan biasanya satu tahun setelah pemilu, indikasinya meningkat.
Berapa peningkatannya? Cukup signifikan, antara 20-25 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja, saya tidak bisa berbicara detail karena kami masih mengkaji dan kami takut kalau nanti bocor, tidak bisa kami tindaklanjuti.
Apakah ada yang berasal dari parpol?Dalam jumlah transaksi yang meningkat itu, PPATK belum menemukan adanya transaksi dari pengurus parpol. Namun menjelang pemilu sekarang, banyak transaksi dari para relasi yang punya korelasi dengan para kader parpol.
Misalnya...? Misalnya, suatu tempat mau Pilkada, pengusaha X sering kali bertransaksi padahal bisnisnya tidak mendukung atau berhubungan ke arah itu. Ternyata dia punya korelasi dengan salah satu calon.
Bagaimana cara menelusuri transaksi mencurigakan?PPATK pelototi profil pemilik rekening. Dari sana akan diketahui perbedaan penghasilan pemilik rekening dengan nilai transaksinya. Bila ada perbedaan signifikan, hampir bisa dipastikan ada penyimpangan.
Contohnya? Diindikasikan menyimpang jika misalnya Anda sebagai jurnalis bergaji Rp 10 juta per bulan. Ternyata transaksinya 500 juta. Atau jika biasanya dia transaksi satu bulan sekali, tiba-tiba jadi setiap minggu, atau biasa menggunakan rupiah tiba-tiba berubah menjadi dolar. Yang seperti ini biasanya mengindikasikan penyimpangan.
Sebelum ada Mou dengan KPU, apa yang dilakukan PPATK?Kami akan menunggu sampai MoU ini ditandatangani. Kami sangat berharap, KPU dan Bawaslu berperan aktif dalam mengawasi dana kampanye.
Para penyelenggara pemilu perlu memberi teladan yang baik kepada masyarakat. Jika ada yang memberi contoh, para caleg pun akan melakukan hal serupa. PPATK menginginkan ada transparansi agar money politics dalam pemilu tidak lagi terjadi.
Selain menemukan indikasi peningkatan transaksi mencurigakan jelang pemilu, PPATK juga menemukan transaksi mencurigakan terkait terorisme. Apa itu betul? Ya. Dari 2003 hingga 2013 PPATK menerima laporan transaksi mencurigakan terkait pencucian uang sebanyak 204 laporan. 56 laporan di antaranya terkait terorisme (20 hasil analisa PPATK dan 36 laporan dari penegak hukum).
Kasus pendanaan terkait terorisme dikenakan pasal apa?Terorisme adalah salah satu kejahatan asal (predicate crime) dari pencucian uang (money laundering) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Sehingga jika terbukti ada transaksi mencurigakan untuk kegiatan terorisme, maka bisa dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang. ***
