Berita

Salahuddin Wahid

Wawancara

WAWANCARA

Salahuddin Wahid: Wasiat Gus Dur Melarang Fotonya Digunakan PKB

SELASA, 31 DESEMBER 2013 | 09:40 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Salahuddin Wahid, menyerukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta maaf kepada keluarga atas pemasangan atribut dan baliho bergambar Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Karena menurutnya,  secara etika, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar tersebut bersalah.

Keluarga almarhum Gus Dur keberatan gambar Presiden RI ke empat tersebut digunakan di dalam atribut calon anggota legislatif dan partai politik tanpa izin. Namun, di sejumlah tempat, keluarga Gus Dur mendapati caleg PKB menggunakannya.

Hal tersebut membuat geram keluarga. Istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid mengultimatum kepada caleg dan parpol yang memasang foto Gus Dur untuk segera menurunkannya.  Dia mengancam akan menempuh jalur hukum bila peringatannya tidak digubris.


“Kami akan melakukan somasi kepada partai politik yang menggunakan foto Gus Dur, atau apapun yang berbau Gus Dur,” ujar Sinta di Surabaya, Kamis (26/12).

Selain keluarga, para penggagum Gus Dur juga keberatan. Kabarnya, mereka mengancam melakukan sweeping, mencopot paksa atribut caleg dan parpol yang mendompleng kebesaran idolanya.

Gus Sholah-panggilan akrab Salahuddin berharap, masalah PKB dan keluarga Gus Dur dapat diselesaikan dengan baik. Dia meminta, PKB meminta maaf.

Berikut ini kutipan hasil wawancara Rakyat Merdeka, dengan Gus Sholah selengkapnya, kemarin.

Bagaimana Anda melihat fenomena sejumlah caleg PKB menggunakan atribut berbau Gus Dur untuk sosialisasi pencalegan?
Gus Dur memang tokoh bangsa. Namun, masalahnya ada pesan dari almarhum yang harus kita hormati. Ada wasiat yang menyatakan fotonya  tidak boleh digunakan PKB-nya Muhaimin.

Jadi para caleg PKB yang menggunakan atribut Gus Dur salah?
Secara etika, PKB salah. Karena sekarang masalah ini sudah menjadi polemik. Saya berharap bisa diselesaikan dengan baik, tidak baik kalau ada konflik terus. Sebaiknya kedua pihak bertemu, duduk bareng mencari jalan yang baik untuk menyelesaikannya.

Saya sarankan pihak PKB yang berinisiatif  mengundang keluarga Gus Dur untuk bertemu. PKB harus minta maaf. Nanti dipertemuan PKB bisa mengajukan izin terkait penggunaaan foto Gus Dur. 

Saya melihat masalah ini menjadi semakin serius, karena saya dengar ada yang sampai mengklaim sebagai satu-satunya yang menggunakan ideologi Gus Dur, padahal kenyataannya tidak tidak begitu.

PKB didirikan Gus Dur. Bukankah wajar kalau caleg partai itu memakai atribut pendiri2nya?
Nah, seperti saya bilang masalahnya ada wasiat dari almarhum.

Seperti apa sih wasiat Gus Dur selengkapnya?
Saya tidak tahu persis. Yang saya tahu, kabarnya ada klausul soal larangan bagi PKB Muhaimin menggunakan nama dan foto Gus Dur. Kalau mau tahu lebih detail nanti bisa tanya ke Inayah (anak Gus Dur).

Sekarang jadi muncul kesan keluarga memonopoli ketokohan Gus Dur. Bagaimana penilaian Anda?
Tidak sama sekali. Saya sudah bilang, ini cuma karena ada wasiat yang melarang PKB yang menggunakan. Kalau nggak ada wasiat, saya yakin tidak akan ada polemik.

Bila PKB meminta maaf dan meminta izin menggunakan nama dan foto Gus Dur, apakah kemungkinan akan diizinkan
?
Tergantung hasil pertemuan kedua belah pihak. Kalau pihak keluarga menilai ada niat baik, bukan tidak mungkin, akan diizinkan menggunakan nama dan foto Gus Dur.

Bagaimana kalau tidak diizinkan?

PKB bisa melayangkan gugatan secara hukum, karena bagaimanapun Gus Dur adalah tokoh bangsa.

Ada kabar Gusdurian mengancam akan melakukan sweeping terhadap atribut caleg dan parpol yang mendompleng kebesaran Gus Dur...
Saya berharap kabar itu tidak benar.

Saya mengimbau kepada Gusdurian untuk menggunakan jalur hukum bila keberatan dengan pemasangan atribut caleg dan parpol. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya