Berita

ani yudhoyono/net

Kalau Tidak Berpengaruh, Ngapain Ibu Ani Disadap?

SENIN, 16 DESEMBER 2013 | 11:49 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Gurubesar Psikologi Politik Universitas Indonesia Prof. Hamdi Muluk percaya pemberitaan The Weekly Australian yang berberjudul: Why did Australia's spy agencies listen in on the Indonesian first lady? (Mengapa Badan Intelijen Australia Menyadap Ibu Negara Indonesia) edisi Sabtu, 14 Desember 2013.

Apalagi bukan hanya pihak Australia saja yang menyadap, tapi juga negara lain seperti Amerika Serikat.

"Kalau semua intelijen dunia merasa perlu menyadap Ibu Ani, pasti pertimbangannya Ibu Ani masuk wilayah suaminya. Kalau nggak gitu, ngapain disadap. Saya percaya itu. Tapikan Istana sudah membantah ," jelas Prof. Hamdi Muluk kepada Rakyat Merdeka Online (Senin, 16/12).


Meski begitu, menurut Prof. Hamdi, sadap-menyadap itu hal biasa dalam hubungan antaranegara. "Australia juga kan mengatakan, 'Kamu (Indonesia) boleh mematai-matai  kami asal tidak ketahuan. Kalau ketahuan, ya paling minta maaf," jelas Hamdi Muluk sambil tertawa kecil.

The Weekly Australian mengutip bocoran Wikileaks tentang alasan penyadapan terhadap Ibu Ani Yudhoyono dari informasi sejumlah badan intelijen di Australia. Bocoran Wikileaks berupa kabel diplomatik yang dikirim Kedutaan Besar AS di Jakarta 17 Oktober 2007 untuk para diplomat Amerika di Canberra, Australia, dan CIA.

Ibu Ani, di bocoran itu dijuluki “cabinet one” sebagai bukti pengaruh yang kuat terhadap Presiden SBY. Peran Ibu Ani sebagai gatekeeper, memberi pandangan dan persepektif atas kebijakan. Para diplomat juga dikabarkan penasaran dan menilai Keluarga Presiden memiliki ambisi tinggi terhadap anak sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono.

Orang dekat SBY, TB Silalahi menilai berita itu mengada-ada dan sama sekali tidak benar apalagi akurat. Menurutnya, The Australian hanya mencari alasan pemaaf kenapa Australia menyadap pemimpin Indonesia dalam hal ini khususnya Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono. Harusnya mereka mengakui saja dan tidak berkelit atas penyadapan itu untuk hubungan yang lebih baik di masa depan.

"Data yang dipakai adalah data dari Wikileaks yaitu 17 oktober 2007 yang juga tidak benar. Jadi sumbernya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wartawan Australia sendiri pernah mengakui tidak mempunyai data ataupun copy dari sumber asli Wikileaks yang dimaksud, berarti itu rekayasa saja. Dan jikapun itu yang dipakai sebagai alasan, kenapa baru menyadap Ibu Ani tahun 2009, setelah menunggu 2 tahun. Dari sini aja logikanya sudah tidak benar," jelas TB Silalahi. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Gus Lilur Ungkap Pencatutan Nama Prabowo di Muktamar NU, Duit Ratusan Miliar Diduga Mengalir

Minggu, 27 September 2026 | 22:06

DIM RUU Ketenagakerjaan Membengkak

Minggu, 27 September 2026 | 20:53

Semarak Diwali Mulai Terasa di Jakarta Lewat Diwali Bazaar 2026

Minggu, 27 September 2026 | 20:30

Syarat Capres Didukung Minimal Dua Fraksi Bisa Mengunci Suara Rakyat

Minggu, 27 September 2026 | 19:52

Ustaz Das’ad Latif Ajak Warga Hidup Sesuai Kemampuan

Minggu, 27 September 2026 | 19:31

Di Malaysia, Utusan MUI Sampaikan Pesan Kemerdekaan untuk Palestina

Minggu, 27 September 2026 | 19:17

DPD Geram, Buku Memburu Muhammad Diduga Lecehkan Agama Islam

Minggu, 27 September 2026 | 18:50

Setelah Viral, Dishub Sidak Tarif Valet di Jaksel

Minggu, 27 September 2026 | 18:31

Mantan Bendahara PPP Habil Marati Wafat

Minggu, 27 September 2026 | 18:17

Dugaan Penyelewengan Bantuan Kemanusiaan di Kamp Tindouf Mencuat

Minggu, 27 September 2026 | 17:41

Selengkapnya