Berita

Rano Karno/net

Rano Karno harus Berani Bersihkan Birokrat Korup

JUMAT, 13 DESEMBER 2013 | 23:11 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Keberanian Wakil Gubernur Banten Rano Karno untuk berbenah apabila Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah harus mundur karena menjadi tersangka sangat penting.

"Pertama, tentu adalah kumpulan birokrat Banten yang selama Ini menjadi 'tukang bersih' praktek manipulatif dan koruptif di Banten. Rano harus berani membangun komitmen baru birokrasi yang 'agak bersih' untuk membangunkan harapan dan kepercayaan masyarakat Banten," ujar aktivis anti korupsi, Dahnil Anzar Simanjuntak, malam ini (Jumat, 13/12).

Menurutnya, hal itu penting dilakukan karena selama ini Rano Karno tidak menunjukkan komitmen yang kuat mendorong perbaikan di Banten. "Dia hanya sekadar menunggu keberuntungan datang ke dia, ketika Atut sial," kata Dahnil, dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten ini.


Apabila Atut ditetapkan sebagai tersangka, penyidikan kasus korupsi di Banten harus diperluas oleh aparatur hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Mengingat banyaknya kasus korupsi di Banten dan melibatkan banyak pihak mulai politisi di DPRD Banten dan birokrat daerah serta kelompok kelompok usaha yang menjadi kartel dinasti Atut di Banten.

"KPK tidak mungkin mampu menangani semua deretan kasus korupsi di Banten yang jumlahnya ribuan masuk ke KPK," tambah Dahnil.

Karena itu, peran Kepolisian dan Kejaksaan sangat dibutuhkan untuk membersihkan Banten dari para politisi dan birokrat yang korup. "Sekaligus momentum ini bisa menjadi momentum Kepolisian dan Kejaksaan menumbuhkan kepercayaan publik Banten," demikian Dahnil. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya