Untuk mengatasi permasalahan defisit transaksi berjalan, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang terdiri dari dua kelompok. Pertama, menaikkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor atas sejumlah barang konsumsi, termasuk telepon seluler dan kendaraan bermotor jenis tertentu. Kedua, pembebasan dan pengembalian bea masuk atas impor untuk tujuan ekspor.
Menanggapi itu, Kepala Bidang Kominfo DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ondy A. Saputra, mengatakan, seharusnya sektor perminyakan yang menjadi perhatian pemerintah dalam kebijakan ekonomi pemerintah. Karena itu Gerindra mendukung pernyataan ekonom senior, Umar Juoro, bahwa paket kebijakan ekonomi pemerintah tidak menyentuh permasalahan di sektor perminyakan. Padahal ekspor minyak terus menurun sementara impor minyak terus bertambah.
"Semakin banyak negara ini mengimpor minyak maka perekonomian bangsa akan semakin defisit. Paket kebijakan ekonomi pemerintah tidak akan terlalu berpengaruh pada penurunan defisit karena pengurangan impor pada barang konsumsi tidak berhubungan dengan pengurangan impor minyak," ujar Ondy dalam pernyataan tertulis (Rabu, 11/12).
Ondy juga mengatakan bahwa pemerintah harus berpikir jangka panjang terhadap permasalahan energi. Cadangan minyak suatu saat pasti akan habis, di sisi lain konsumsi energi akan terus meningkat seiring bertambahnya populasi manusia.
"Karena itu jalan satu-satunya adalah memanfaatkan sumber daya energi yang dapat diperbaharui yaitu bahan bakar nabati (BBN)," tegasnya.
[ald]
