Berita

Boediono/net

PDIP: Demokrat Tak Perlu Kuatir Boediono Dimakzulkan

SABTU, 07 DESEMBER 2013 | 16:18 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Wakil Presiden Boediono disarankan memenuhi panggilan Tim Pengawas Penyelesaian Kasus Bank Century DPR RI.

Dengan pemanggilan itu, kecurigaan-kecurigaan yang selama ini terkait kebijakan bailout bank Century yang ia ambil sewaktu menjabat Gubernur Bank Indonesia bisa diklarifikasi.

"Kita ini hidup tidak panjang usianya. 70-80 dalam tahun. Tapi apa yang kita lakukan ini akan jadi legacy di masa yang akan datang. Kalau ada forum klarifikasi, dimana pun nanti, kalau ada Hendrawan yang terkait dengan masalah itu akan saya gunakan," ujar anggota Timwas Century, Prof. Hendrawan Supratikno, dalam diskusi "Duri dalam Kasus Bank Century" di Warung Daun, Jakarta Pusat, pagi ini (Sabtu, 7/12).


Namun yang menjadi masalah, Partai Demokrat menganggap pemanggilan Boediono itu akan menjadi bola liar di DPR. Kalau sudah menjadi liar, sambung Hendrawan, Demokrat kuatir akan mengarah pada hak menyatakan pendapat alias proses pemakzulan Boediono.

"Padahal, bagi kami, kami hanya menggunakan pasal 72 UU 27/2009 tentang MD3. Pejabat negara apapun yang dipanggil oleh DPR, wajib datang," tegas politikus PDI Perjuangan ini.

Karena itu, Prof. Hendrawan mengingatkan, Demokrat tidak perlu kuatir. PDIP betul-betul ingin menjadikan pemanggilan Boediono sebagai ajang klarifikasi.

"Saya katakan, sekali lagi, PDIP menyatakan dengan tegas, kami menjadikan forum itu menjadi forum yang terhormat, forum yang santun. Kami tidak akan plin-plan, tidak akan mencla-mencle. Politik sering tidak terduga. Tapi saya ingin menyatakan, reputasi dan kredibilitas justru dibangun karena segala sesuatu menjadi terduga," tegas Prof. Hendrawan. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya