Berita

bambang soesatyo/net

Hukum

Bambang Soesatyo: Jubir Demokrat Jangan Bicara Asbun

SABTU, 07 DESEMBER 2013 | 15:55 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Anggota Tim Pengawas Penyelesaian Kasus Bank Century DPR RI menyesalkan sekaligus mengingatkan jurubicara Partai Demokrat M. Ikhsan Modjo agar lebih cermat dalam mengemukakan argumentasi.

Kalau tidak paham persoalan dan belum paham betul soal politik, Ikhsan diminta jangan bicara asbun.

"Kasus Lapindo bukanlah kasus yang diselesaikan secara politik. Tapi kasus hukum yang sudah diputuskan secara hukum (inkrah) sampai tingkat MA. Yakni, bencana alam dan menghukum ganti rugi. Demikian juga dengan BLBI, sudah selesai baik secara politik maupun hukum. Semua pejabat tinggi BI yang terlibat sudah dihukum dan masuk penjara, kecuali Boediono," ujar anggota Timwas Century Bambang Soesatyo (Sabtu, 7/12).


Bambang menegaskan, kasus BLBI dan  Lapindo berbeda dengan kasus Bank Century, yang diduga dirampok menjelang Pemilu 2009 bermodus kebijakan. Hingga kini skandal tersebut masih ditangani secara politik di DPR dan secara hukum di KPK, Kejaksaan dan Kepolisian.

"Tugas Timwas Century sesuai keputusan Paripurna DPR adalah mengawasi penyelesaian skandal tersebut secara tuntas dan menyeluruh, sekaligus memastikan proses hukum di KPK, Kejaksaan dan Kepolisian berjalan dengan baik," imbuh anggota Komisi III DPR ini.

Sebelumnya, Ikhsan menjelaskan, proses politik masalah Century di DPR, sebagaimana masalah-masalah lain seperti skandal BLBI dan Lumpur Lapindo, sudah selesai dengan keputusan Rapat Paripurna DPR yang menyerahkan masalah ini kepada penegak hukum. Tugas Timwas, sesuai keputusan Paripurna DPR adalah mengawasi berjalannya proses hukum yang dilakukan para penegak hukum.

"Dus, pemanggilan kepada pihak-pihak lain, apalagi yang sudah memberikan keterangan kepada KPK, adalah tindakan yang tidak sejalan dengan keputusan Paripurna DPR dan berada di luar kewenangan Timwas," tegas Ikhsan. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya