Berita

hendrawan supratikno/net

Prof. Hendrawan: Apakah Boediono Mau Lempar Bola Panas Century ke Presiden?

SABTU, 07 DESEMBER 2013 | 10:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tim Pengawas penanganan kasus bailout Bank Century tidak menampik adanya penilaian sejumlah kalangan bahwa pemanggilan kembali mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono seperti memutar arah jarum jam.

Pasalnya, mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya sudah ditahan, yang konsekuensinya sesuai pasal 43 UU BI bahwa pengambil keputusan bersifat kolektif kolegial, penahanan Boediono hanya tinggal waktu.

Demikian disampaikan anggota Timwas Century, Prof. Hendrawan Supratikno, dalam diskusi "Duri dalam Kasus Bank Century" di Warung Daun, Jakarta Pusat, pagi ini (Sabtu, 7/12).


Tapi menarik, kata Hendrawan lagi, soal pernyataan Boediono bahwa dana talangan yang terus membengkak dari Rp 630 miliar menjadi akhirnya Rp 6,7 triliun yang merupakan kewanangan Lembaga Penjamin Simpanan.

"Pasal 2 ayat 4 UU LPS mengatakan, LPS bertanggung jawab kepada Presiden. Apakah ini juga Pak Boediono sedang berusaha melempar bola panas kepada Presiden (SBY), kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat," jelas politikus PDIP ini.

Menurutnya, hal-hal seperti itulah yang perlu diklarifikasi kepada Boediono supaya tidak menimbulkan spekulasi dan kegaduhan politik. "Pada saat yang sama, klarifikasi ini membuat kita bersama mempunyai tekad yang kuat untuk membangun perdabahan Indonesia," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya