Berita

Data Pemilih yang Bermasalah Diprediksi Lebih dari 3,3 Juta

KAMIS, 05 DESEMBER 2013 | 09:46 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Forum Akademisi Informasi dan Teknologi (FAIT) memperkirakan jumlah pemilih yang bermasalah di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih dari 3,3 juta. Penyisiran yang dilakukan FAIT terhadap DPT menunjukkan, data pemilih per TPS di setiap Kelurahan sebelum DPT ditetapkan dan setelah perbaikan DPT (Rabu, 4/12) tidak ada perubahan signifikan.

Ketua Umum DPP FAIT, Hotland Sitorus mengatakan, bahwa DPT masih banyak memuat data pemilih tanpa NIK, pemilih ganda, pemilih siluman bahkan orang mati.

“Kami tidak yakin bahwa data pemilih yang invalid tinggal 3,3 juta. Karena menurut penyisiran yang kami lakukan terhadap 250 sampel kelurahan, ditemukan data pemilih tanpa NIK mencapai rata-rata 200 orang per kelurahan, belum lagi pemilih ganda, pemilih siluman dan orang mati,” ujar Hotland Sitorus dalam siaran persnya (Kamis, 5/12).


Karena itu, dia menegaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri jangan bermain-main mengurusi Pemilu. Kedua lembaga tersebut harus jujur dan transparan terhadap perbaikan DPT yang telah dilakukan.

“KPU dan Kemendagri tidak dapat dipercaya untuk menyelesaikan DPT tepat waktu. Indikasinya, sudah enam tahapan yang dilalui dan waktu yang cukup lama, namun DPT belum beres juga. Apakah kedua lembaga Negara ini tidak mampu atau memang ada unsur kesengajaan? tegas  Dosen IT di Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat ini.

Sebagaimana diketahui, KPU belum juga berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menghasilkan DPT yang valid. Rapat pleno KPU pada hari Rabu (4/12) di hadapan perwakilan partai-partai peserta pemilu, Komisi II DPR-RI, Kemendagri dan Bawaslu diakhiri dengan dikeluarkannya kembali rekomendasi Bawaslu yang meminta KPU memperbaiki DPT hingga H-14 pelaksanaan Pemilu 2014.

Menurut pengakuan KPU, data pemilih yang bermasalah di dalam DPT tinggal 3,3 juta, hanya saja KPU menjamin bahwa pemilih tersebut benar-benar ada, sehingga penyelesaiannya KPU meminta Kemendagri memberikan NIK kepada mereka. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya