Kapolri Jenderal Sutarman telah menyetujui Polisi Wanita (Polwan) muslimah yang ingin mengenakan jilbab. Bahkan, menurut Kapolri beberapa waktu lalu, pemakaian jilbab bagian dari hak asasi manusia.
Namun demikian, tak berselang lama, Polri menerbitkan telegram rahasia yang meminta penundaan pakaian muslimah tersebut. Polri beralasan, penggunaan jilbab menunggu aturan resmi tentang pengenaan jilbab tersebut.
Terbitnya telegram ini telah menimbulkan polemik di masyarakat. Jika dibiarkan, dikhawatirkan polemik tersebut tidak produktif dan hanya menguras tenaga saja.
Menanggapi hal itu, mantan Wakil Presiden yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla berharap agar polemik soal jilbab Polwan segera diakhiri.
"Bagi Pak JK, soal jilbab Polwan, gampang saja. Lihatlah para polisi wanita muslimah di Inggris. Mereka mengenakan jilbab bagi yang ingin mengenakan. Itu saja. Jangan banyak berdebat," ujar Jurubicara DMI Hery Sucipto mengutip pernyataan JK sesaat lalu (Selasa, 3/12).
Menurutnya, Polwan berjilbab boleh jadi pelayanannya akan semakin mantap dan lebih baik. Masyarakat pun, lanjut dia, akan menilai lebih positif.
"Pak JK berpandangan, agar media, terutama yang memberi perhatian khusus kepada masalah ini, menampilkan gambar polwan di Inggris atau negara lain yang membolehkan pengenaan jilbab. Gambar lebih berbicara dan bermakna ketimbang kata-kata," pungkas Hery.
[zul]
