Berita

pemira pks/net

Pelaksanaan Pemira PKS Seperti Konvensi di Amerika Serikat

MINGGU, 01 DESEMBER 2013 | 13:38 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pelaksanaan Pemilihan Umum Raya (Pemira) yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mirip seperti konvensi Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat dalam menjaring calon presiden.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Media Survey Nasional (Median) Rico Marbun kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Minggu, 1/12).

"Pemira PKS ini mirip seperti 'ajang primary' konvensi partai di Amerika, dimana seluruh kader Partai Demokrat atau Republik memilih secara langsug calon presiden yang mewakili partai," jelas Rico.


Menurutnya, PKS memang butuh manuver untuk mengingatkan publik bahwa kasus yang menimpa Luthfi Hasan Ishaaq adalah eksklusif hanya membelit bekas presiden partai itu saja.

"Sehingga partai secara keseluruhan tidak larut dan terus menerus terbawa pada kasus tersebut," sambung akademisi dari Universitas Indonesia ini.

Alasan lain, lebih jauh Rico menjelaskan, pada Pemilihan Umum 2014, partai Islam seperti PKS tidak cukup hanya menjual agama.  "Mayoritas Pemilih di Indonesia jelas tidak begitu tertarik akan ideologi partai. Sehingga partai Islam yang hanya menjual ideologi tidak akan mendapat suara yang berarti," tandasnya.

Pemira, yang diikuti kader PKS yang memiliki kartu tanda anggota ini untuk menentukan siapa calon presiden yang bakal diusung pada Pemilihan Presiden 2014 mendatang. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya