Mahfud MD: Masyarakat harus Aktif Kawal Parpol dalam Menyeleksi Kepemimpinan Nasional

Masyarakat harus banyak berperan aktif mendorong partai politik (parpol) untuk melahirkan pemimpin nasional yang berpihak pada rakyat.

Jika masyarakat pasif, tidak peduli dengan perkembangan parpol, maka parpol lebih banyak berfungsi sebagai bentuk-bentuk rekayasa politik. Akibatnya akan melahirkan pemimpin nasional yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Demikian ditegaskan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam Diskusi Nasional Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKI) “Seleksi Kepemimpinan Nasional, Penjaringan Amanat Rakyat Vs Rekayasa Politik” di Gereja Theresia, Jakarta, Sabtu (30/11).  Pembicara lain dalam acara yang dipandu Agung Rangkuti (Presidium ISKI) itu adalah wartawan senior Dr. Trias Kuncahyono.

Dalam rilisnya, Mahfud MD mengemukakan bahwa jika dibiarkan, dalam arti masyarakat tidak peduli dengan prilaku parpol, sudah pasti parpol akan berubah dari yang semula menjadi instrumen demokrasi yang sangat positif dan bisa memberi harapan untuk menyejahterakan rakyat, menjadi instrumen oligarki di mana parpol hanya menjadi ajang kepentingan sekelompok elite. Artinya, parpol hanya sibuk dengan urusan politik prosedural lima tahun sekali dan tidak ada urusannya dengan perjuangan kesejahteraan rakyat.

Solusinya, menurut Mahfud, parpol akan melahirkan pemimpin nasional yang ideal jika dikawal dengan baik oleh masyarakat. Sementara pemimpin yang ideal, menurut Mahfud adalah sosok tokoh dengan kriteria yang mempunyai sifat-sifat alam, yakni, surya (tegas), candra (bulan), buana (tempat berpijak), kartika (memandu), angkasa (lapang dada), banyu (menyuburkan harapan) dan angin (ketegasan dalam penegakan hukum).

“Oleh karena itu, aktiflah masyarakat mengawal parpol agar seleksi kepemimpinan nasional melahirkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat,” tegasnya.

Dia menekankan, peran masyarakat sangat penting dalam membentuk kepemimpinan nasional. Artinya, pengajuan pemimpin nasional oleh parpol sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

"Sehingga, seleksi kepemimpinan nasional tidak elitis hanya menggambarkan kepentingan partai politik belaka, melainkan juga menjadi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu seyogyanya parpol memiliki sistem rekrutmen kader pemimpin nasional dengan cara yang lebih transparan," demikian Gurubesar Universitas Islam Indonesia ini. [zul]