Berita

ali masykur musa/net

Sayang, Masih Banyak yang Belum Menganggap Kemajemukan sebagai Rahmat

JUMAT, 29 NOVEMBER 2013 | 16:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Memasuki abad ke-21, revolusi komunikasi dan informasi telah meningkatkan kesadaran akan kemajemukan masyarakat. Tapi sayangnya masih banyak kelompok orang yang belum menganggap kemajemukan sebagai rahmat hidup bangsa Indonesia.

Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa menjelaskan, kenyataan sosiologis negeri ini menunjukkan bahwa euforia reformasi telah melahirkan keping dengan dua sisi sekaligus. Sisi pertama kebebasan mendapatkan informasi dan berpendapat semakin luas, di sisi yang lain pengungkungan atas kebebasan juga marak terjadi.

"Ekspresi atas fanatisme agama bisa muncul dalam berbagai bentuk, bisa berupa ceramah dan tulisan penuh kecaman, hingga intimidasi fisik dan psikologis. Semuanya menimbulkan hilangnya rasa aman dan damai di bumi Indonesia. Yang paling parah saat ini adalah maraknya radikalisme atas nama agama. Hal ini tidak boleh terjadi lagi," ujarnya dalam Diskusi Gerakan Integritas Nasional dengan tema "Tantangan Kemajemukan Indonesia dan Integrasi Sosial Abad XXI" di Gedung Newseum Indonesia Jakarta, kemarin, Kamis (28/11).


Oleh karena itu, Cak Ali menyebutkan religious literacy sebagai solusi harus dikembangkan. Yang dimaksud religious literacy adalah sikap terbuka terhadap dan mengenal nilai-nilai dalam agama lain. Religious literacy adalah sikap "melek agama lain".

Dengan "melek agama lain", kita bisa memahami bahwa agama dan kemanusiaan adalah dua hal yang menyatu di dalam diri manusia. Tidak ada yang boleh untuk saling mengalahkan. Atas nama agama kemudian merendahkan kemanusiaan dan atas nama kemanusiaan lalu merendahkan agama. Keduanya adalah sesuatu yang sistemik dan holistik.

"Beragama yang benar adalah beragama yang menjunjung tinggi derajat kemanusiaan dan berkemanusiaan yang benar adalah yang didasari oleh keyakinan beragama secara benar," tukas peserta Konvensi Partai Demokrat ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya