Berita

foto: net

Caleg Golkar: Taman Kota Mesti Bebas Preman dan Nyamuk

JUMAT, 29 NOVEMBER 2013 | 16:18 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Pemprov DKI tampak memperhatikan betul-betul kebutuhan warganya akan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemerintah DKI  berencana memperluas RTH di Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Utara, yang masih minim.

Idealnya, RTH sebuah kota besar seperti Jakarta adalah 30 persen dari luas wilayah, tetapi Jakarta saat ini hanya memiliki 9,9 persen.

Politisi Partai Golkar, Egy Massadiah, mengatakan bahwa rakyat tentu akan mendukung penuh langkah yang dilakukan Pemprov DKI untuk pengadaan RTH. Menurutnya, sudah sepantasnya DKI menjadi contoh bagaimana RTH dapat dijadikan taman kota sehingga dinikmati oleh warganya dan juga sebagai lahan resapan air.


"Rakyat tentu akan mengapresiasi ini, ini kan bisa jadi tempat rekreasi yang murah dan juga bisa sebagai sumber resapan air saat musim hujan. Ini perlu didukung," kata Egy yang juga Calon Anggota Legislatif untuk DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta II.

Selain memperluas wilayah RTH untuk keperluan taman kota, tambah Egy, Pemprov DKI juga harus memperhatikan aspek-aspek lain yang mendasar. Taman kota bukan sekadar harus indah, tapi juga harus aman dan bebas dari nyamuk sehingga masyarakat menjadi nyaman dan aman saat berkunjung.

"Buat apa taman kota bagus kalau banyak preman atau banyak nyamuk, ini juga harus diperhatikan oleh Pemprov," gugatnya. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya