Berita

Politik

Gerindra: Kebijakan Pro Bahan Bakar Nabati Tidak Dapat Ditunda Lagi

KAMIS, 28 NOVEMBER 2013 | 16:59 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Perekonomian Indonesia hingga tahun depan diperkirakan masih mendapat tekanan dari defisit transaksi berjalan.

Diperkirakan angka defisit transaksi berjalan sepanjang tahun 2013 sebesar 32 miliar dolar AS. Defisit tersebut disebabkan oleh impor barang  dan jasa yang lebih besar dari ekspor. Sekitar 26 persen dari total impor merupakan barang yang berhubungan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kendaraan bermotor.

Kepala Bidang Kominfo DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ondy A. Saputra, mengatakan bahwa harus ada langkah yang efektif untuk memangkas defisit sebesar 32 miliar dolar AS pada transaksi berjalan.


"Perekonomian yang defisit menandakan adanya kesalahan dalam pengelolaan ekonomi bangsa ini. Untuk menutupi defisit pemerintah terpaksa berutang, hal ini justru akan semakin memberatkan ekonomi Indonesia untuk jangka panjang. Karena itu pemerintah perlu melakukan langkah yang efektif," terangnya dalam rilisnya.

Sebanyak 26 persen dari total impor merupakan barang yang berhubungan dengan BBM. Hal tersebut diperparah dengan angka penjualan mobil yang terus meningkat. Dengan demikian kebutuhan konsumsi BBM nasional akan bertambah. Jika sudah begitu negara terpaksa mengimpor BBM lebih banyak. Maka defisit akan semakin bertambah sehingga perekonomian semakin tidak sehat.

Ondy mengatakan bahwa pemerintah harus segera melakukan program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar nabati sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar minyak.

Penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) adalah langkah yang tepat untuk mengurangi ketergantungan BBM. Perekonomian juga akan lebih sehat karena tingkat defisit yang berkurang bahkan bisa surplus. Di sisi lain tingkat kemakmuran rakyat juga akan meningkat karena produksi BBN akan menambah lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya