Berita

dahnil anzar simanjuntak/net

DA Simanjuntak: Wacana Sumut Merdeka Ngawur dan Ahistoris

KAMIS, 28 NOVEMBER 2013 | 10:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Gagasan Sumatera Utara Merdeka yang digulirkan akademisi-akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) ngawur.

"Gagasan itu ahistoris. Karena dalam sejarah, Sumut selalu berdiri atas nama NKRI bersama dengan beberapa tokoh-tokohnya," jelas ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak pagi ini (Kamis, 28/11).

Apalagi, gagasan yang salah satunya dilontarkan Prof. M. Arif Nasution itu semakin dipertanyakan karena dilandasi penilaian kebijakan pemerintah pusat tidak adil dalam alokasi dana perimbangan.


Dahnil menjelaskan, beberapa keterlambatan pembangunan di Sumut bukan hanya karena affirmasi yang kurang dari pemerintah pusat. Tetapi yang jauh lebih penting adalah disebabkan absennya komitmen para kepala daerah dan politisi di provinsi tersebut terhadap keberpihakan anggaran daerah untuk kepentingan publik.

Menurut dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten ini, perilaku koruptif penyelenggara negara di Sumut perlu dibenahi sehingga anggaran publik benar-benar dialokasikan bagi kepentingan publik.

"Selain itu, kekuatan masyarakat sipil juga harus diperkuat menjadi penyeimbang, bukan sekadar kekuatan masyarakat sipil yang mudah dikooptasi melalui pendekatan material oleh penguasa, sehingga kekuatan penyeimbang dan kontrol tidak berjalan dengan baik," demikian Ketua PP Pemuda Muhammadiyah yang juga pegiat anti korupsi ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya