Berita

dahlan iskan

Dahlan Iskan Tetap Memimpin di Saat Pamor Konvensi Meredup

KAMIS, 21 NOVEMBER 2013 | 21:59 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Minimnya pemberitaan seputar konvensi seiring dengan penurunan ekspos Partai Demokrat di media massa. Sementara, pada sisi lain, ekspos Partai Demokrat dan kasus-kasus korupsi justru memperlihatkan kenaikan.

“Penolakan Jokowi, Mahfud MD dan Jusuf Kalla untuk ikut konvensi Partai Demokrat, juga turut membuat melemahnya ‘efek magnet’ konvensi di benak publik,” jelas Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2), Rustika Herlambang, (Kamis, 21/11).

12 melakukan survei secara real time tujuh hari kali 24 jam dengan menggunakan perangkat lunak crawler (robot) terhadap 337 portal berita online. Hasilnya, pemberitaan konvensi semakin meredup. Dari puncaknya pada Agustus, mencapai 4.000-an, kemudian melorot menjadi 3.000 di bulan September bahkan di Oktober hanya 500-an pemberitaan.


Menurunnya pamor konvensi Partai Demokrat bisa jadi karena meningkatnya elektabilitas Jokowi. Pada beberapa pemberitaan, penilaian terhadap konvensi Partai Demokrat diperbandingkan langsung atau dihadap-hadapkan dengan dengan Jokowi.

Selain itu juga, jelas Tika, komentar sejumlah pengamat yang menilai rendahnya mutu konvensi. Pengamat yang juga anggota Komite Konvensi Effendy Ghazali sempat menilai konvensi itu minim kontestasi. Sementara pengamat politik Iberamsyah melihat calon-calon presiden yang ikut konvensi sebagai calon ‘abal-abal’.    

Sejalan dengan itu, beberapa peserta konvensi Partai Demokrat juga memiliki tren penurunan yang sama dengan konvensi Partai Demokrat. "Kecuali Dahlan Iskan, seluruh peserta konvensi mengalami penurunan drastis dari sisi pemberitaan," tekan Tika.

Ekspos Dahlan Iskan tercatat masih tertinggi. Posisi kedua sempat diduduki Gita Wirjawan. Namun, dalam dua bulan terakhir ini, posisi Gita disalip Marzuki Alie. "Kecenderungan pemberitaan yang menurun, bahkan diliputi isu negatif, merupakan tantangan besar Partai Demokrat saat ini," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya