Berita

Pertahanan

Kepala Negara Disadap, LSN Harus Bertanggungjawab!

SENIN, 18 NOVEMBER 2013 | 22:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Lembaga Sandi Negara (LSN) harus ikut bertanggungjawab atas terjadinya penyadapan yang dilakukan Australia dan sejumlah negara lain terhadap pejabat Indonesia termasuk Kepala Negara.

"Teknologi yang dimiliki LSN sangat mampu menjamin keamanan negara. Pertanyaannya, mengapa kasus penyadapan ini bisa terjadi?" ujar Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai NasDem, Enggartiasto Lukito, kepada wartawan di DPP Partai Nasdem, Jalan RP Soeroso No. 44, Gondangdia, Jakarta, Senin (18/11).

Enggartiasto mengatakan memiliki peralatan yang cukup signifikan untuk melakukan enkripsi serta program anti penyadapan berbagai komunikasi yang dilakukan oleh pajabat negara baik di dalam dan di luar negeri. Karenanya dia menduga penyadapan terjadi karena LSN tidak bekerja sesuai dengan tugas utamanya, memainkan peran strategis dalam hal perlindungan sistem keamanan nasional.


"LSN sebaiknya fokus melakukan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, bukan mengerjakan yang di luar tugas utama seperti pendataan pemilu,"

"LSN harus dapat mempertanggungjawabkan mengapa hal ini bisa terjadi, mengingat pertaruhannya ialah kedaulatan dan harga diri bangsa dan negara," demikian Enggartiasto.[rus]


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Jamaika Nilai Otonomi Sahara Maroko Solusi Paling Layak Ditempuh

Jumat, 25 September 2026 | 10:16

Dibayangi Ketidakpastian Global, Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Jumat, 25 September 2026 | 10:15

Wacana Pileg dan Pilpres Dipisah, Pengamat Ingatkan Konsekuensi Konstitusional

Jumat, 25 September 2026 | 10:06

KPK Telusuri Aset TPPU Milik Walikota Madiun Maidi, Periksa Sejumlah Saksi

Jumat, 25 September 2026 | 09:58

Syahganda Nazar Gunduli Kepala dan Umrah Jika Gibran Didiskualifikasi MK

Jumat, 25 September 2026 | 09:50

Impor Produk Halal Capai 31 Miliar Dolar AS, Indonesia Kejar Pasar Global

Jumat, 25 September 2026 | 09:48

IHSG Kembali Menguat, Tembus Level 6.300

Jumat, 25 September 2026 | 09:34

Gibran Masih Bocil, Lebih Cocok Jadi Camat Ketimbang Wakil Presiden

Jumat, 25 September 2026 | 09:30

Prabowo Bangga Indonesia Raih Emas Pertama di Asian Games 2026

Jumat, 25 September 2026 | 09:28

Bertemu Trump, Xi Jinping Ingatkan Bahaya Jebakan Thucydides

Jumat, 25 September 2026 | 09:00

Selengkapnya