Berita

Pertahanan

Kepala Negara Disadap, LSN Harus Bertanggungjawab!

SENIN, 18 NOVEMBER 2013 | 22:52 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Lembaga Sandi Negara (LSN) harus ikut bertanggungjawab atas terjadinya penyadapan yang dilakukan Australia dan sejumlah negara lain terhadap pejabat Indonesia termasuk Kepala Negara.

"Teknologi yang dimiliki LSN sangat mampu menjamin keamanan negara. Pertanyaannya, mengapa kasus penyadapan ini bisa terjadi?" ujar Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai NasDem, Enggartiasto Lukito, kepada wartawan di DPP Partai Nasdem, Jalan RP Soeroso No. 44, Gondangdia, Jakarta, Senin (18/11).

Enggartiasto mengatakan memiliki peralatan yang cukup signifikan untuk melakukan enkripsi serta program anti penyadapan berbagai komunikasi yang dilakukan oleh pajabat negara baik di dalam dan di luar negeri. Karenanya dia menduga penyadapan terjadi karena LSN tidak bekerja sesuai dengan tugas utamanya, memainkan peran strategis dalam hal perlindungan sistem keamanan nasional.


"LSN sebaiknya fokus melakukan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, bukan mengerjakan yang di luar tugas utama seperti pendataan pemilu,"

"LSN harus dapat mempertanggungjawabkan mengapa hal ini bisa terjadi, mengingat pertaruhannya ialah kedaulatan dan harga diri bangsa dan negara," demikian Enggartiasto.[rus]


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya