Berita

praboso subianto/net

Politik

Tuntutan Prabowo Dibawa ke Persidangan Pesanan Asing

JUMAT, 08 NOVEMBER 2013 | 10:25 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) menyesalkan maraknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak jelas kredibilitasnya dengan memberikan keterangan terkait proses perjalanan demokrasi di Indonesia.

"LSM bisa dikendarai oleh pihak asing untuk kepentingan tertentu, misalkan menaikkan atau menjatuhkan kandidat presiden yang dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh asing melalui sokongan dana besar-besaran," kata Direktur Eksekutif NCID, Jajat Nurjaman dalam keterangan persnya, Jumat (8/11).

Dijelaskan, cara kerja dari lembaga swadaya masyarakat seperti Kontras selalu memunculkan isu-isu politik sesuai dengan kebutuhan asing. Jajat mencontohkan keinginan aktivis Kontras untuk membawa Prabowo Subianto ke persidangan terkait kasus 1998 adalah salah satu contoh kemungkinan agenda pesanan pihak asing. Isu-isu pesanan seperti itu muncul karena keinginan pihak asing.


"Perlu diketahui, salah satu donator terbesar Kontras adalah KAIROS, sebuah lembaga yang berbasis di Kanada. Tertulis di dalam laman KAIROS bahwa Kontras tidak akan bisa mempertahankan perannya di Indonesia tanpa sokongan dana dari KAIROS," ungkapnya.

Hal seperti itu kata Jajat, juga terjadi di lembaga-lembaga seperti Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) dan Imparsial. Keduanya memiliki afiliasi dengan HIVOS, yang memberi donasi dalam bentuk Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan (YSIK).

"Pada satu titik mereka akan membutuhkan bantuan asing, dan di saat itulah independensi mereka dirampas," lanjut Jajat.

Menurut Jajat, Lembaga swadaya masyarakat sudah lama menjadi target empuk pihak asing. Kekuatan jaringan yang dimiliki oleh LSM adalah daya jual yang mereka miliki.

"Saat ini sudah hampir tidak ada LSM yang transparan dalam masalah pendanaan dan agenda setting," tandasnya.[dem]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya