Berita

Politik

Bamsoet: Pemerintah Lengah Urus Kepentingan Nasional

MINGGU, 03 NOVEMBER 2013 | 17:41 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Penyadapan oleh Amerika Serikat dan Australia membuktikan pemerintah SBY lengah dan tidak fokus mengurus kepentingan negara dan keamanan nasional.

"Kalau Pemerintah mau belajar dari kasus Wikileaks, penyadapan oleh pihak mana pun mestinya sudah bisa direduksi, atau bahkan ditangkal," ujar Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo kepada redaksi, Minggu (3/11).
 
Informasi yang muncul menjelang akhir 2010 menyebutkan bahwa Wikileaks memiliki tidak kurang dari 3.059 dokumen rahasia milik pemerintah AS yang mencatat berbagai informasi tentang Indonesia. Dokumen itu adalah laporan diplomatik yang dikirim Kedubes AS di Jakarta dan Konjen AS di Surabaya.
 

 
Sangat mengherankan kata Bamsoet, panggilan Bambang Soesatyo, ketika sejumlah pejabat pemerintah terkejut, marah dan tidak senang dengan informasi mengenai penyadapan oleh Australia dan AS. Sebagian publik di dalam negeri justru terkejut dengan reaksi yang demikian.

"Pertanyaannya, pura-pura terkejut dan marah atau basa-basi sekadar diplomasi? Biasanya, dalam situasi seperti itu, kepura-puraan diperlukan untuk menutup malu karena sudah kecolongan," sindir Bamsoet.
 
Lebih lanjut dikatakan anggota Komisi III DPR RI ini, kecolongan melalui modus penyadapan oleh AS dan Australia bisa terjadi karena pemerintahan yang berkuasa tidak pernah fokus menjaga kepentingan negara yang layak dirahasiakan. Termasuk pembicaraan atau komunikasi Presiden dan pejabat tinggi lainnya.

Semuanya sibuk mengurus kepentingan masing-masing. Pemanfaatan teknologi penyadapan yang dibeli dan didatangkan ke Indonesia tidak diprioritaskan untuk melindungi negara dengan segala kerahasiaannya. Pemerintah sibuk menyadap kegiatan atau aktivitas lawan-lawan politik.

"Ketika Lemsaneg harus berkonsentrasi penuh mengamati perkembangan dan segala sesuatu yang terjadi dalam perang teknologi masa kini, organ negara yang satu ini malah disuruh-suruh sibuk bekerja untuk kepentingan pemilihan umum. Inilah bukti pemerintahan yang berkuasa tidak fokus pada aspek pertahanan nasional," tandas Bamsoet.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya