Menyepelekan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan malapetaka bagi pemilu 2014. Jika DPT bermasalah maka secara otomatis Pemilu 2014 akan bermasalah, dan hasil pemilu akan menjadi cacat.
"DPP Hanura berharap, penundaan penetapan DPT hingga tanggal 4 November mendatang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh KPU untuk menyempurnakan DPT," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Bidang Hukum dan HAM DPP Hanura, Kristiawanto, Selasa (29/10).
"Dengan Penundaan ini kami meminta KPU dapat bekerja semaksimal mungkin untuk berkonsentrasi dan fokus memperbaiki DPT, sebelum penetapan DPT yang tinggal beberapa hari lagi," sambung dia.
Kristianto menyampaikan khawatir jika sampai terjadi penundaan lagi karena masalah DPT, masyarakat akan curiga dan akan muncul ketidakpercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu. Menurut Calon Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu, DPT dari pemilu ke pemilu selalu saja menjadi masalah mendasar sehingga mengurangi derajat kualitas hasil pemilu.
Lebih jauh, Kristiawanto juga meminta agar KPU mengambil langkah-langkah strategis agar masalah utama yang menjadi kendala dalam penyempurnaan DPT bisa segera diatasi. Langkah ini perlu melibatkan semua stakeholder dan tidak hanya terpaku pada data-data KPUD Propinsi atau KPUD Kabupaten/Kota. Langkah ini, tambah Kris, sebagai upaya preventif agar tidak terjadi darurat DPT.
"Ketika DPT telah disempurnakan, partai politik perlu diberikan salinannya sebelum ditetapkan. Upaya ini harus dilakukan oleh KPU agar ada ruang untuk saling mengawasi antara peserta dan penyelenggara pemilu.
[dem]
