Berita

ilustrasi/net

Politik

Saatnya Mengakhiri Dominasi Modal Asing!

MINGGU, 27 OKTOBER 2013 | 21:52 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Gerakan sosial dan politik nasional harus segera mengambil langkah strategis guna menghentikan imperialisme dan dominasi modal asing di Indonesia.

"Fakta yang ada saat ini, dominasi modal asing sudah jauh masuk ke sendi-sendi ekonomi politik bangsa," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), M Erwin Usman kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (27/10).

Erwin mengatakan modal asing di sektor tambang, migas, sawit, HPH, dan sindikasi utang luar negeri Indonesia adalah masalah serius. Di sektor migas asing menguasai 70%, minerba 89%, sawit 75%, dan sektor kelautan 65%. Farmasi dan medis tak luput dari penguasaan asing, bahkan bank boleh dikuasai asing 90%.  


Dalam kondisi seperti ini, kata Erwin, kemandirian dan kedaulatan ekonomi politik bangsa tidak bisa terwujud. Belum lagi dengan beban utang luar negeri Indonesia yang mencapai Rp 2.300 triliun serta 30 juta rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. APBN sebesar Rp 1.500 triliun rata-rata habis 10-12% untuk bayar cicilan dan pokok utang, 45% untuk bayar gaji pegawai dan 20% nya dikorup.

Dikatakan Erwin, kolaborasi apik antara dominasi modal asing luluhlantakan kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional. Buruknya sistem pengelolaan anggaran negara sukses jadikan bangsa ini setengah merdeka, setengah jajahan, tidak merdeka 100%.

"Haluan dan arah ekonomi politik bangsa mesti segera kembali pada roh Proklamasi 17 Agustus 45, Pancasila dan UUD 1945. Ini semangat utama ekonomi politik Berdikari," demikian Erwin.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya