Berita

rizal ramli (tengah)

Politik

Kadin Segera Lobi Pemerintah Hapus Sistem Kuota Impor

RABU, 23 OKTOBER 2013 | 19:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Rizal Ramli bertekad menjadikan Munas VII Kadin sebagai momentum hari kebangkitan Kadin dan Indonesia. Ke depan Kadin akan lebih fokus mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan bagi terciptanya iklim usaha yang fair, transparan, dan bersih dari korupsi serta suap.

"Tidak boleh lagi Kadin menjadi alat bagi para elitnya untuk memperoleh proyek-proyek pemerintah, sehingga menjadikan organisasi tidak berwibawa dan disegani," ujar Rizal Ramli dalam pidatonya sesaat setelah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin periode 2013-2018 pada Munas VII Kadin Indonesia di Jakarta hari ini (Rabu, 23/10).

Rizal Ramli mengatakan setelah pengurus lengkap terbentuk, Kadin akan mengundang menteri-menteri teknis guna melobi sekaligus menekan pemerintah agar menerbitkan berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Lobi dan tekanan itu antara lain untuk menghapuskan sistem kuota impor yang hanya melahirkan kartel-kartel di bahan pangan, sehingga merugikan bangsa dan rakyat Indonesia.


Menurutnya, jika Kadin berhasil menekan pemerintah untuk menghapuskan sistem kuota maka rakyat Indonesia bisa memperoleh kedelai, gula, daging sapi dan lainnya dengan harga hingga 80% lebih murah. Saat ini rakyat harus membayar berbagai bahan pangan dengan harga lebih 100% lebih mahal dibandingkan harga internasional.

"Saya berharap penghapusan sistem kuota bisa memberi kesempatan teman-teman pengusaha daerah mengimpor kedelai, gula, gandum, daging sapi dan lainnya. Tentu saja, teman-teman juga harus membayar tarif bea masuk agar petani kita juga tetap terlindungi," bebernya.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya