Berita

dahnil anzar/net

Politik

Manipulasi Pembangunan Ratu Atut akan Dicetak Ulang

JUMAT, 18 OKTOBER 2013 | 08:12 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Dahnil Anzar bertekad memutakhirkan data dan mencetak ulang buku "Akrobat Pembangunan" yang ditulisnya tahun 2011 lalu. Buku yang mencermati proses pembangunan Provinsi Banten di bawah pemerintahan Ratu Atut Chosiyah itu sempat membuat pemerintahan Ratu Atut limbung.

Pembangunan di Banten, menurut Dahnil yang juga dosen ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) sarat manipulasi dan otak-atik indikator pembangunan. Otak-atik ini, demikian Dahnil, memang sukses memperlihatkan kesan bahwa pemerintah Banten berhasil maksimalisasi pembangunan. Namun di sisi lain justru mengabaikan substansi pembangunan.

"Buku itu akan saya cetak ulang dengan pemutakhiran data dan indikator pembangunan Banten yang dimanipulasi," ujar Dahnil dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu.


Menurut Dahnil, ia terdorong mencetak ulang buku itu karena belakangan ia menyaksikan bagaimana keluarga Ratu Atut mencoba memelintir kasus suap dan korupsi yang melilit anggota keluarganya dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menjadi isu penzaliman terhadap keluarganya.

"Padahal, kasus suap di MK ini bisa menjadi pintu masuk untuk menguak kezaliman yang dilakukan pemerintahan Ratu Atut bersama dinasti politik yang dibangunnya," ujar Dahnil lagi.

Tak lama setelah menerbitkan buku itu, Dahnil menyampaikan hasil penelitiannya di Banten itu kepada Presiden SBY pada sebuah kesempatan pertemuan di Istana Negara di bulan Januari 2011.

Setelah mendengarkan penjelasan Dahnil, SBY membenarkan bahwa ekonomi pembangunan Banten masih yang paling rendah setelah Nusa Tenggara Timur (NTT). Bedanya, Banten adalah provinsi yang memiliki kekayaan alam melimpah. Sementara NTT dikenal sebagai salah satu provinsi dengan potensi kekayaan alam yang minim.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang juga hadir mendampingi SBY dalam pertemuan itu membenarkan bahwa pembangunan ekonomi Banten adalah yang terendah di Indonesia. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya