Dinasti Politik Mandulkan Regenerasi Kepemimpinan

Dinasti politik sangat tidak baik bagi pemerintahan yang bersih dan membahayakan bagi keberlangsungan demokrasi yang kini sedang tumbuh mekar di Indonesia. Politik dinasti seringkali mengabaikan etika politik dan mengebiri hak politik orang lain karena menempatkan pejabat bukan karena kapasitas tetapi karena kekerabatan.

"Politik dinasti memberikan dampak buruk bagi politik Indonesia. Dinasti politik akan menumbuhkan oligarki politik serta tidak sehat bagi upaya regenerasi kepemimpinan politik," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Indonesia (Perindo), Hendrik Kawilarang Luntungan kepada wartawan Kamis, (17/10).

Menurut dia, dinasti politik juga sangat berdampak buruk bagi akuntabilitas birokrasi dan pemerintahan. Akibatnya, pejabat hasil dinasti politik yang menduduki jabatan publik cenderung serakah serta marak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Dinasti politik menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak yang memiliki motivasi merampas keuangan negara. Parahnya lagi, pemerintahan yang dihasilkan dari dinasti politik lebih berorientasi mencari keuntungan untuk keluarga, bukan demi kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat," imbuh calon legislatif Partai Hanura daerah pemilihan Sulawesi Utara ini.

Untuk itu Hendrik menilai aturan soal dinasti politik di dalam RUU Pilkada mendesak segera diwujudkan. Dia katakan Perindo sepakat dengan usulan pemerintah yang mengatur pembatasan syarat jabatan kepala daerah guna menghindari upaya pembangunan dinasti politik di daerah.

"Politik dinasti harus kita batasi jangan sampai terulang terus di kemudian hari. Perlu dilakukan pembatasan supaya minimal untuk satu posisi (jabatan)," jelasnya.[dem]