Komisi VI DPR melakukan rapat kerja dengan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan 10 bupati se Sumatera Utara. Rapat Kerja dimulai pukul 9 pagi tadi mengagendakan tentang kelanjutan kontrak karya Inalum dengan Jepang yang akan berakhir 31 Oktober 2013.
"Posisinya Pemprop Sumut meminta pemerintah pusat tidak memperpanjang kontrak karya, agar selanjutnya dikelola BUMN/BUMD," pinta Gubernur Sumut Gatot Puji kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10).
Pengambilalihan saham Inalium kata Gatot, akan bermanfaat bagi seluruh warga Sumatera Utara terkait dengan suplai listik untuk warga.
"Terkait dengan PLTA Asahan yang saat ini 70% suplai listriknya dipasok untuk operasional PT. Inalum. Pemprov Sumut berharap bila diberi kewenangan untuk pengelolaan Inalum maka defisit suplai listrik di Sumbagut bisa diatasi," jelasnya.
Untuk mengambil seluruh saham PT Inalum, pemerintah pusat dan daerah sendiri sudah menyiapkan dana yang cukup besar agar negosiasi berjalan lancar. "Pemerintah sudah merencanakan budget 7 triliun untuk take over Inalum."
Langkah Pemprov untuk mengambilalih saham didukung penuh oleh parlemen. Anggota komisi VI Refrizal mengatakan pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah daerah Sumut untuk mengambil alih saham. Menurutnya, jika saham mayoritas sudah diambil secara otomatis akan menaikan pendapatan belanja pemerintah daerah.
"Karena sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah," harapnya.
[dem]
