Manuver Sofjan Wanandi Merusak Demokrasi

Kabar Sofjan Wanandi berupaya menjadikan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden dari PDIP tidak mengagetkan. Sejak lama, bos Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu memang diketahui memperjuangkan JK, panggilan akrab Jusuf Kalla, agar bisa kembali tampil di pentas melanjutkan kepemimpinan nasional.

"Sofjan Wanandi dan JK punya hubungan masa lalu, sudah berteman sejak tahun 60 an. Tidak aneh kalau sekarang mendukung," kata Direktur SUN Institute Andrianto kepada Rakyat Merdeka Online, Jumat (11/10).

Bagi Andrianto, kabar Sofjan Wanandi menyiapkan Rp 2 triliun bersama Mari Elka Pangestu agar PDIP mengusung duet Mega-JK atau Jokowi-JK, kalau benar adanya, juga tidak mengagetkan. Kelompok neoliberalis acap kali memang menggunakan uang sebagai alat dalam melancarkan manuvernya.

Tapi, cara-cara seperti itu merusak demokrasi. Demokrasi jadinya dikontrol oleh pemilik modal. Suara rakyat bukan lagi manivestasi dari apa yang jadi harapan rakyat. Untuk itu kata Andrianto, agenda menggolkan duet Jokowi-JK atau Mega-JK dengan tawaran uang merendahkan demokrasi dan rakyat. Benar-benar meremehkan akal pikiran bangsa.

"PDIP saya kira cukup dewasa menyikapi tawaran tersebut. Sepuluh tahun jadi oposisi pelajaran berharga bagi PDIP. PDIP tidak akan gampang diiming-imingi. Kalau PDIP menerima tawaran itu sama saja menghancurkan ideologi yang selama ini mereka perjuangkan," imbuh Andrianto.

Selain alasan tawaran pragmatis, Andrianto juga menilai PDIP perlu mempertimbangkan kapasitas JK. Saat jadi RI 2 prestasi JK biasa-biasa saja. Menduet Mega-JK atau Jokowi-JK akan merugikan bagi bangsa ke depan.

"JK sudah terbukti gagal. Di Pilpres lalu suara JK lebih kecil dari Golkar. Kalau sekarang dia ngotot maju lagi itu ambisi yang nyeleneh," katanya.

"Sebaiknya PDIP mengusung figur yang pernah nyalon tapi gagal. Beri peluang tokoh lain saja," katanya lagi.[dem]