Berita

Gaet Wisatawan, Pemprov harus Pastikan Jakarta Aman dan Nyaman

SABTU, 05 OKTOBER 2013 | 22:19 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Jakarta sudah dikenal sebagai pusat mall, pusat kuliner, pusat hiburan, dan wisata belanja bagi turis mancanegara. Gemerlapnya ibukota menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan yang hidup baik siang maupun malam hari.

Melalui promosi wisata "Enjoy Jakarta",  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola kembali budaya Betawi sebagai daya tarik. Begitu juga menghidupkan pasar malam pedagang kaki lima sebagai alternatif wisata kuliner yang sudah ada. Tak ketinggalan, juga tersedia wisata golf.  "Banyak sekali tujuan wisata Jakarta," ujar tokoh pemuda Jakarta Rommy dalam keterangannya (Sabtu, 5/10).

Meski begitu, diakui master lulusan Faculty of Arts University of Western Australia (UWA) ini, Jakarta tidak memiliki banyak wisata alam seperti Bali atau Lombok. Wisata di Jakarta lebih banyak "man-made" seperti Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, kebun binatang, pusat olahraga, museum. Akan tetapi jika dikelola dengan baik hal ini jadi daya tarik karena menyuguhkan wahana hiburan bagi anak-anak.


"Kepulauan Seribu, Pulau Tidung pun jika dikelola dengan baik akan mendatangkan pendapatan daerah yang besar. Ditambah lagi usulan Pak Jokowi soal paket wisata terintegrasi kawasan ASEAN akan semakin menarik para wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia, khususunya Jakarta," papar bekas aktivis Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini.

Namun dari semua ini, pemerintah DKI harus mampu meyakinkan wisatawan bahwa Jakarta adalah kota yang aman dan nyaman. Karena jika tidak, mereka akan mencari alternatif tujuan ke daerah atau negara lain. Keamanan hotel, apartemen, restoran, klub malam, transportasi, dan lain sebagainya harus dijaga.

Karena itu, peristiwa pemerkosaan di dalam taksi terhadap turis, pengeboman JW Marriott 2003 dan 2009 di Jakarta, razia klub malam oleh sekelompok orang, tawuran antar masyarakat, transportasi yang buruk berujung pada kemacetan, serta banyaknya proses pembuatan makanan yang buruk oleh pedagang kaki lima seperti menggunakan boraks menjadi PR pemerintah DKI yang harus diatasi.

"Kesemuanya ini tidak hanya tugas pemerintah DKI. Harus ada transformasi visi wisata ke masyarakat. Agar masyarakat juga berperan aktif dan 'sadar wisata'. Misal dengan menjaga keamanan lingkungan sekitar dan kontrol terhadap aktivitas penghuni yang mencurigakan, menjaga kebersihan, dan juga turut berpartisipasi dalam program mengurangi kemacetan," demikian Rommy, yang juga calon anggota DPD dari daerah pemilihan DKI Jakarta ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya