Berita

JIMLY ASSHIDIQIE

Jimly: Akil Mochtar Sebaiknya Dihukum Mati

KAMIS, 03 OKTOBER 2013 | 10:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie geram dan emosional menanggapi penangkapan Akil Mochtar.

Menurutnya, Akil yang merupakan Ketua MK itu layak dihukum mati. Alasannya, MK adalah lembaga hukum, tentu hukuman harus maksimal bagi hakim yang melakukan pidana korupsi.

"Kita harus kejam terhadap pelaku kejahatan seperti ini. KPK harus menuntut pidana mati buat Akil. Walaupun di Undang-Undang (UU) tidak ada soal tuntutan mati, tapi penuntut boleh minta ke hakim. Nanti serahkan kepada hakim kebijaksanaannya,'' tutur Jimly (Kamis, 3/10).


Selain itu, Akil layak dihukum mati karena statusnya sebagai Ketua MK, yang selama ini dianggap masyarakat bersih dan memiliki wibawa tapi kini tercoreng. Apalagi, penerimaan suap itu terjadi di rumah dinasnya di Widya Chandra. Tertangkap tangan di rumah jabatan itu tidak boleh main-main," tegas Jimly.

Menurutnya, Akil harus langsung dicopot sebagai Ketua MK. Karena kasus operasi tangkap tangan itu sudah membutikan bekas anggota DPR itu melanggar etik.

Namun, dia menambahkan kasus yang melibatkan Akil itu urusan pribadi tidak ada kaitan dengan institusi. "Tapi ini tanggung jawab sendiri tidak ada kaitan dengan institusi. Makanya seluruh karyawan dan hakim tetap bisa kerja tenang. Jadikan ini sebagai pelajaran," tandasnya.

Akil ditangkap KPK tadi malam di kediamannya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, karena diduga menerima suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya