Berita

Ray Rangkuti/net

Gandeng Lemsaneg, Jangan Sampai KPU Sejak Awal Sudah Mencurigkan

SENIN, 30 SEPTEMBER 2013 | 15:34 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Secara subtansi, sebenarnya tak perlu diributkan terkait rencana Komisi Pemilihan Umum mengamankan data-data Pemilu Umum 2014 dari serangan hacker atau siapapun yang berniat jahat meretas situs lembaga KPU. Dalam kerangka ini putusan KPU mengamankan IT KPU jadi relevan.

"Tapi soalnya muncul karena untuk kegiatan ini, KPU mengundang Lembaga Sandi Negara yang nota bene adalah lembaga militerm," ujar pengamat Pemilu Ray Rangkuti (Senin, 30/9).

Ada dua masalah yang ditimbulkan setelah KPU menggandeng Lemsaneg. Pertama, trauma psikologi netralitas lembaga negara di bawah presiden kalau dilibatkan dalam tahapan pemilu. Trauma psikologis ini dapat dilacak akarnya secara faktual.


"Yakni sulitnya membedakan secara tegas antara pejabat negara dengan pejabat pemerintah. Birokrasi kita tak sepenuhnya dapat berdiri independen. Sejarah hububungan dekat birokrasi-pemerintah inilah yang terbangun menjadi trauma psikologis-politis hingga sekarang," jelasnya.

Kedua, lebih-lebih lembaga yang dilibatkan adalah lembaga militer. Keraguan atas independen, tertutupnya akses terhadap data, dan kemustian menjaga lembaga-lembaga non sipil terlibat dalm Pemilu makin menjadi-jadi.

"Jadi masalahnya bukan pada programnya. Tapi pada dengan lembaga mana KPU bekerja sama. Saya sendiri berpendapat sebaiknya KPU menghindari kerja sama dengan lembaga manapun yang mendatangkan rasa tak nyaman yang luas bagi para peserta pemilu," ungkapnya.

Lebih jauh Ray menjelaskan, memastikan rasa nyaman dan merasa diperlakukan dengan adil dan jujur itu merupakan sarat awal bagi KPU membangun relasi sinergis dengan peserta Pemilu. Namun, jika di awal saja saling curiga telah muncul, hal ini akan mengendap terus hingga terbuka peluang bagi pihak-pihak untuk mencurigasi hasil Pemilu.

"Hal-hal seperti ini memang sebaiknya dihindari sejak awal. KPU perlu mencari mitra yang bisa diterima pihak untuk menjaga IT KPU dari tindakan jahat para peretas misalnya. Menjaga saling percaya dengan peserta pemilu jauh lebih utama dari mengamankan suara di program IT. Sebab, pada legalnya, kita tetap memakai hitungan manual sebagai dasar bagi penetapan hasil Pemilu," demikian Ray. [zul]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya