Berita

Ruhut Sitompul/net

Mafia Proyek Takut Kalau Ruhut Jadi Ketua Komisi III DPR?

KAMIS, 26 SEPTEMBER 2013 | 13:23 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Selama ini ruwet dan amburadulnya proses proyek pengadaan di Polri tak terlepas dari berbagai manuver oknum-oknum legislatif. Akibat manuver ini, mafia proyek tumbuh subur di tubuh Polri. Para jenderal Polri tidak berdaya dan pasrah saja ketika institusinya diobok-obok mafia proyek yang bersekutu dengan oknum legislatif.

"Akibatnya, banyak proyek-proyek yang tidak masuk akal terjadi di Polri," ujar Ketua Presidium IPW Neta S. Pane (Kamis, 26/9).

Misalnya pengadaan ratusan mobil patroli Ford 2500 sampai 3000 cc dengan bahan bakar Pertamax Plus. Pengadaan ini tidak masuk akal jika dilihat dari jatah bahan bakar dalam anggaran Polri, yakni hanya 10 liter Premium perhari. Atau pengadaan 900 ekor anjing seharga Rp 125 juta perekor yang dibeli dari Belanda, yg ternyata tidak terlatih. "Padahal jika dibeli di dalam negeri, Polri sudah mendapat anjing yang terlatih dengan harga antara Rp 10 juta sampai Rp 25 juta per ekor," tekan Neta.


Karena itu, IPW mendukung Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III DPR. Ruhut Sitompul diharapkan segera membersihkan mafia proyek di tubuh Polri dan membersihkan oknum Komisi III yang selalu ikut cawe cawe dalam berbagai proyek pengadaan di tubuh penegak hukum tersebut.

"Dengan tampilnya Ruhut sebagai Ketua Komisi III diharapkan segera membasmi praktek-praktek mafia proyek ini. IPW berkeyakinan Ruhut bisa melakukan hal itu. Kerja sama Ruhut dengan Kapolri Timur Pradopo dan Wakapolri Oegroseno akan menjadi kerjasama ideal dalam mendorong perubahan yang signifikan di tubuh Polri," ungkapnya.

Gaya Ruhut yang blak-blakan memang membuat banyak pihak kesal, gerah, dan khawatir. Tapi gaya itu diperlukan untuk membersihkan mafia proyek di Polri yang selalu menggunakan tangan-tangan oknum Komisi III DPR. "Bukan mustahil aksi penolakan tersebut bagian dari manuver mafia proyek yang ketakutan jika Ruhut menjadi Ketua Komisi III," demikian Neta. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya