Usul Penggabungan Pileg dan Pilpres Bukan Sekadar Tawaran Politik

Di tengah krisis dunia, Indonesia diharapkan berhati-hati serta menyiapkan antisipasi dengan cepat dan tepat. Karena itu, penghematan anggaran mutlak diperlukan agar tidak terjadi inefisiensi, yang dapat menggerus kemampuan kita dalam menghadapi krisis.

"Penghematan tidak hanya diterapkan pada belanja pembangunan, tapi juga pada momentum atau saat Pemilihan Umum," ujar politikus Hanura Mulyano pagi ini (Selasa, 24/9).

Menurutnya, ide penggabungan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang saat ini sedang diujimateriilkan di Mahkamah Konstitusi, bukan sekadar tawaran politik. Tapi juga upaya mengantisipasi dampak krisis ekonomi. Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara bersamaan termasuk upaya penghematan yang harus di dukung. Di samping dapat meminimalisir biaya pemilu, juga memberi kebebasan bagi partai-partai politik untuk menentukan calon presidennya masing-masing, tanpa terikat oleh presentase dukungan minimal seperti yang dipersyaratkan UU.

"Sebab keabsahan partai politik peserta pemilu sudah menggaransi kemampuan dan kapabilitas partai tersebut. Beratnya persyaratan pencalonan presiden hanya akan membatasi pilihan terhadap pemimpin yg berkualitas. Karena itu penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan presiden serentak sudah seharusnya didukung," ungkapnya.

Dia menjelaskan, pencalonan Wiranto-Hary Tanoe oleh Hanura adalah bentuk dukungan terhadap penghematan anggaran pemilu. Meskipun pencalonan tersebut tetap dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan UU, namun deklarasi dini menggambarkan keseriusan dan kepedulian Hanura terhadap terobosan demokrasi yang hemat biaya.

"Disamping mendorong anak-anak muda potensial yang terlibat didunia kampus, politik dan profesional untuk berani tampil sebagai alternatif bagi calon pemimpin bangsa. Agar kompetisi menuju pemilu 2014 lebih berwarna, berkualitas dan aman," demikian Mulyano. [zul]