Hentikan Pembangunan Mal di Jakarta!

Jumlah mal di Jakarta sangat fantastis. Jakarta bertengger di urut pertama di dunia sebagai kota dengan jumlah mal terbanyak. Ini bisa jadi bukti masifnya pembangunan. Tapi, apakah ini pertanda positif?

Tokoh pemuda Jakarta yang juga bekas aktivis Ikatan Pelajar Muhammadiyah Rommy menjelaskan, pembangunan mal bukan satu-satunya cara untuk menstimulasi gegap gempita perekonomian di Jakarta. Jumlah yang ada sekarang sudah lebih dari cukup. Mall memang selama ini sebagai pusat perputaran ekonomi sekaligus sebagai sarana rekreasi dan ajang interaksi masyarakat perkotaan.

"Akan tetapi, perlu dipikirkan, bagaimana tata kota Jakarta agar masyarakat, dan khususnya anak-anak bisa memiliki hak atas taman bermain, udara yang sehat, zona hijau, dan bebas dari kemacetan sebagai penyebab stress yang menyebabkan penyakit," jelas Rommy pagi ini (Selasa, 24/9).

Rommy, yang juga calon anggota DPD RI dari Jakarta ini menjelaskan, jika semakin banyak lahan yang dimasifkan untuk pembangunan mal, maka tujuan-tujuan di atas sulit untuk dilaksanakan. Anak sebagai generasi penerus akan memiliki kualitas kehidupan yang sangat menyedihkan jika tidak ada lagi area hijau, taman bermain, polusi dan macet dimana-mana. Jika tingkat masifnya perputaran uang yang dijadikan prioritas dan melupakan lingkungan sehat di DKI, maka kualitas kehidupan juga tidak akan prima.

"Perlulah kita bangun semakin banyak kawasan hijau, dan juga pengembangan pasar-pasar tradisional yang bersih dan mudah diakses, untuk memberi kesempatan bagi produk lokal semakin mendapat tempat dan pasar. Jika pasar tradisional dikelola dengan baik, hal ini tentu menguntungkan tidak hanya untuk petani lokal yang taraf hidupnya pas-pasan, tapi ini juga akan berdampak pada terbantunya masyarakat kalangan menengah kebawah karena memiliki banyak alternatif harga untuk mengurangi konsumsi rumah tangga," jelasnya.

Karena itu, Rommy menilai pemerintah DKI yang saat ini tegas melakukan moratorium pembangunan mall ini harus diacungi jempol karena sejak dulu moratorium selalu gagal. Kepentingan pemodal besar selalu mendapat dukungan.

"Karena itu, kebijakan pro-poor oleh pemerintah DKI saat ini yang mendukung pedagang kecil, pengelolaan pasar tradisional, dan zona hijau perlu terus didorong agar Jakarta tidak meng-eksklusi masyarakat yang berpenghasilan rendah," demikian Rommy. [zul]