Acara konvensi Partai Demokrat yang disiarkan secara tunda oleh TVRI pada Minggu malam menuai protes dari sejumlah kalangan. Tak hanya anggota Komisi I DPR, pengamat juga mempertanyakan siaran tunda selama empat jam tersebut.
"Jika memang TVRI telah melakukan siaran langsung konvensi Partai Demokrat, yang bisa dikategorikan sebagai pemihakan politik, maka lembaga penyiaran publik tersebut sudah melanggar aturan dan Direksinya sudah melakukan abuse of power dan perlu dijerat dengan pasal pidana," ujar pengamat politik senior AS Hikam (Selasa, 17/9).
Menurut Hikam, bukan saja siaran tersebut telah membuang waktu siaran, tetapi juga telah menjadi sebuah pameran pelanggaran hukum yang luar biasa. Bayangkan, siaran langsung konvensi parpol selam empat jam terus menerus. Lalu bagaimana dengan siaran berita, siaran lain yang sebelumnya sudah disiapkan. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana penonton yang bukan pendukung atau simpatisan partai berkuasa tersebut.
"Kalau mau
fair, TVRI juga harus menyiarkan setiap acara konvensi parpol di negeri ini, atau kegiatan nasional mereka! Tapi saya tidak yakin Direksi TVRI akan punya kemauan tersebut. Sikap TVRI yang diskriminatif seperti itu jelas berlawanan dengan misi lembaga penyiaran publik dan melecehkan nalar publik di negeri ini," demikian Wakil Rektor President University ini.
Kepada pers, pihak
TVRI sendiri sudah menjawab hal tersebut. Manajer Sekretariat Dewan Direksi
TVRI Usy Karundeng menjelaskan, penayangan siaran tunda konvensi Partai Demokrat adalah kebijakan redaksi. Tidak ada ikatan kerja sama ataupun kepentingan komersial antara
TVRI dan Partai Demokrat. "Semua media meliputnya karena memang acara itu layak untuk diberitakan," jelasnya.
Dia juga mengklarifikasi tayangan Konvensi Capres Partai Demokrat bukanlah siaran langsung atau
blocking time, melainkan siaran tunda selama dua jam. Menurutnya, tidak ada yang salah dalam menayangkan kegiatan partai politik selama dalam posisi berimbang.
Apalagi, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi I DPR dan
TVRI beberapa waktu lalu juga sudah disepakati bahwa TVRI sebagai lembaga penyiaran publik harus memberikan perlakuan yang adil terhadap semua partai politik yang ada. Untuk durasi, itu tergantung dari konsep acara partai itu.
Karena itu, kata dia
, TVRI juga sempat menayangkan acara Rakernas PDI Perjuangan pada awal September 2013 dengan format breaking news. Setiap partai politik, kata Usy, hanya diberikan kesempatan penayangan satu kali. "Kami sangat berhati-hati, parpol hanya satu kali. Ini termasuk iklan sosialisasi hingga dialog internal," imbuh Usy.
[zul]
