SBY Jangan Lempar Masalah Papua ke Penggantinya

Sudah 50 tahun pasang surut proses perdamaian di tanah Papua. Reformasi yang melahirkan otonomi khusus ternyata tidak juga selesaikan masalah kesenjangan sosial, etnis dan politik di pulau paling timur Indonesia itu.

Ketua Komisi I DPR RI, Mahfud Siddiq, mengakui bahwa kasus-kasus penembakan terhadap polisi dan sipil, kemudian munculnya gerakan separatis tak lepas dari konteks realitas politik yang belum selesai di Papua.

"Belum lagi kalau membahas etnis antara kesenjangan warga Papua dan non-Papua. Jadi pemerintah harus melakukan evaluasi. Ternyata masalah di Papua tidak juga selesai hanya andalkan program percepatan pembangunan," tegas politisi PKS itu kepada wartawan saat peluncuran buku "Menuju Papua Tanah Damai: Perspektif Non-Papua", di Hotel Harris, Tebet, Jakarta, Kamis (5/9).

Pendekatan kemanan yang dilakukan oleh TNI maupun Polri tidak berhasil. Mahfud berharap pemerintahan SBY mampu melakukan pendekatan politik dan soft power yang lebih komprehensif demi mendamaikan rakyat Papua.

"DPR akan terus dorong SBY merumuskan dialog dan melakukan pelebaran pandangan dan visi tentang Papua. SBY kami ingatkan agar jangan menjadikan masalah Papua menjadi PR untuk pemerintahan selanjutnya," tegas Mahfud.

Pondasi dan dasar komunikasi konstruktif seperti yang SBY janjikan pada 2012 masih ditagih oleh rakyat Papua dan Indonesia.

Mahfud menambahkan, saat ini yang terlihat justru penyempitan visi. Misalnya, dalam konteks Pilkada. Di Papua masih berlaku aturan bahwa yang berhak menjadi kepala daerah adalah orang Papua asli.

"Jadi, SBY harus serius tangani Papua sebelum jabatannya selesai di 2014," demikian Mahfud. [ald]