Pemerintah Terpolitisasi, Provinsi Terbaik Cuma Dapat Nilai 6,80

Rata-rata nasional kinerja tata kelola provinsi mencapai 5,70. Pencapaian ini masih jauh untuk dibanggakan bila dilihat dari nilai maksimumnya  yaitu 10.

Demikian disampaikan oleh peneliti utama dari The Partnership for Governance Reform (Kemitraan) dalam Indonesia Governance Index (IGI) 2012, Lenny Hidayat, saat berkunjung ke redaksi Rakyat Merdeka Online, Senin siang (27/8). Laporan tersebut bertajuk "Pemerintah yang Terpolitisasi dan Masyarakat yang Belum Terkonsolidasi ".

IGI adalah sebuah kerangka untuk mengukur kinerja tata kelola pemerintahan daerah. IGI berasumsi bahwa tata kelola pemerintahan yang baik berawal dari bagaimana masyarakat (arena masyarakat sipil), pembuat kebijakan politik (arena pemerintah), pelaksana kebijakan (arena birokrasi) dan pelaku ekonomi (arena masyarakat ekonomi) bersinergi untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

"IGI menggunakan 89 indikator yang merata untuk 33 provinsi yang kami ukur," kata Lenny.

Menurutnya, tata kelola yang baik dicapai bila keempat arena di atas tadi berinteraksi dalam suatu keseimbangan sehingga menciptakan satu sinergi pembangunan yang memberikan hasil bagi kepentingan bersama. Fokus pengukuran IGI adalah pemerintah daerah karena setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah merupakan ujung tombak upaya pembangunan daerah.

Kembali ke peringkat dan rata-rata provinsi, ternyata masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh masing-masing provinsi untuk memperbaiki tata kelolanya.

Hal itu diperkuat dengan kenyataan bahwa peraih nilai tertinggi provinsi DI Yogyakarta hanya memperoleh nilai 6,80 sementara masih banyak provinsi yang memperoleh nilai di bawah nilai rata-rata, bahkan berkisar pada nilai 4. Sementara, berada di peringkat terbawah adalah Maluku Utara dengan nilai 4,45.

"Pemerintah punya gaya yang terpolitisasi, dan parpol sangat kental bermain di daerah. Gubernur yang wanprestasi biasanya berasal dari parpol," kata koordinator regional IGI, M. Chozin.

IGI 2012 sendiri sudah dipublikasikan kepada seluruh kepala atau pimpinan daerah di seluruh Indonesia yang diteliti. Namun, akan dirilis lebih luas kepada publik pada Senin, 2 September mendatang.  [ald]