Sangat diharapkan jangan terjadi lagi kecurangan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur seperti yang pernah terjadi pada Pilgub 2008. Sebaliknya, Pilgub Jatim harus berlangsung secara jujur dan adil sehingga memberi dampak positif pada Pileg dan Pilpres 2014.
"Saya sudah minta KPUD Jatim dan Bawaslu Jatim agar mereka dapat menyelenggarakan dan mengawasi Pilgub dengan profesional dan proporsional. Jangan lagi mengulangi kesalahan para pendahulu mereka pada 2008. Jatim bisa menjadi tolok ukur bagi penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2014,†ujar Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) Rizal Ramli di sela halal bihalal dengan wartawan di kantornya, kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (19/8).
Ia menjelaskan, Pilgub Jatim pada 2008 menjadi "kelinci percobaan" untuk Pilpres 2009. Penguasa sangat berkepentingan agar jago yang diusungnya memenangi Pilgub karena hal itu akan menjadi prototipe pelaksanaan Pemilu 2009. Dia mengaku tahu persis waktu itu Khofifah dicurangi dengan cara-cara yang kasar. Untuk Pilgub yang akan datang ini dirinya juga melihat hal serupa, bahkan kecurangan itu dilakukan sejak awal agar pasangan Khofifah-Herman (Berkah) tidak bisa mendaftar.
"Saya minta cara-cara seperti ini benar-benar dihentikan. Mari kita berdemokrasi secara beradab,†papar Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini.
Pada Pilgub Jatim kali ini, Rizal yang di kalangan Nahdiyin akrab disapa dengan Gus Romli, kembali menegaskan bahwa Ketua Muslimat NU itu sangat layak menjadi Gubernur Jatim. Sebagai murid Gus Dur, Khofifah disebutnya identik dengan gaya kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang sering bertemu, menyapa dan mendengar keluhan rakyat jelata.
Kekhawatiran Pilgub Jatim akan bermasalah juga disampaikan inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi. Hal ini disebabkan para komisioner KPUD Jatim selama ini terlalu berlebihan menyibukan diri dalam soal-soal yang tidak prinsipil, yang hanya bikin repot salah satu pasangan calon. Akibatnya, pilgub Jatim secara teknis menjadi semakin rawan masalah.
"Mereka baru sadar ternyata masih ada belasan ribu pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. KPUD dan Bawasllu Jatim menjadikan data e-KTP yang belum teruji kesahihannya sebagai basis bagi penyusunan DPT. Karena itu, kemungkinan adanya kembar 5, kembar 10 atau lebih untuk satu pemilih, termasuk adanya pemilih fiktif, masih sangat memungkinkan. Padahal coblosan sudah tinggal menghitung hari," ungkap Juru Bicara Gus Dur ini.
[ald]
