Pemerintah diminta bisa mengendalikan harga dan mengantisipasi kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg) di daerah saat puasa dan Lebaran.
Anggota DPR Komisi VII Rofi Munawar mengatakan, saat ini masih terjadi kelangkaan dan kenaikan harga elpiji di berbagai daerah. Kenaikan harga BBM dijadikan alasan distributor untuk menaikan harga elpiji secara sepihak untuk konsumen.
Karena itu, dia meminta, pemerintah serius dalam memastikan harga elpiji di tingkat eceran tidak ada penyelewengan.
“Selama ini konsumen menjadi pihak yang lemah dan dirugikan. Kenaikan harga elpiji resmi tidak terjadi, namun di banyak distributor mengalami kenaikan dengan alasan biaya transportasi dan distribusi yang naik juga,†kata Rofi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Untuk diketahui, harga elpiji 3 kg di wilayah Cianjur Selatan dan Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah mencapai Rp 20 ribu per tabung. Jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp 16.000.
Menurut Rofi, pemerintah harus mampu menstabilkan harga elpiji yang sudah cukup lama berfluktuasi di masyarakat. Ketidakpastian pasokan dan kenaikan harga akan sangat mempengaruhi struktur konsumsi masyarakat.
“Ironisnya selama ini kenaikan harga elpiji terjadi di pusat-pusat distribusi yang seharusnya lebih mudah secara akses distribusi,†keluh Rofi.
Sebelumnya, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) di beberapa daerah mengusulkan kenaikan HET. Hiswana Migas di Priangan Timur mengusulkan kenaikan HET elpiji 3 kg dari Rp 12.750 menjadi Rp 13.600 per tabung.
Usulan harga baru itu untuk penjualan dari agen ke pangkalan. Sementara kenaikan dari pangkalan ke pengecer dari Rp 13.450 menjadi Rp 14.400 per tabung.
Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo menduga, penyebab terjadinya kelangkaan gas elpiji di berbagai daerah karena tindakan oknum nakal yang melakukan penimbunan.
“Itu perbuatan orang yang menimbun. Mereka tidak punya hati. Memakai kesempatan dalam kesempitan,†kata Susilo.
