Pemerintah memperkirakan, konsumsi beras akan meningkat pada 2014. Oleh karena itu, impor beras kemungkinan dilakukan pemerintah tahun ini.
“Ya, bisa saja impor 500 ribu ton. Tetapi kita surplus sampai akhir tahun mencapai 5 juta ton dan tidak akan impor,†ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Achmad Suryana.
Ia mengatakan, saat ini produksi gabah kering mencapai 70 juta sehingga terjadi surplus sampai akhir tahun. Menurutnya, dari 70 juta gabah kering giling akan menghasilkan 39 juta ton beras. Sementara itu, kebutuhan beras secara nasional 34 juta ton.
Produksi beras yang mencapai 39 juta ton, sebagian masuk ke pasar rakyat dan sebagian masuk ke Badan Urusan Logistik (Bulog). Penyerapan Bulog mencapai 13 ribu ton beras, per hari.
Dia mengatakan, beras yang masuk ke pasar Cipinang penyerapannya hampir mencapai 2.000-3.000 ton per hari. Angka tersebut pada saat yang bersamaan mengalir ke pasar sembako.
Hal senada dikatakan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono. Menurutnya, ingga akhir tahun masih ada potensi impor beras 500 ribu ton untuk memantapkan stok akhir tahun.
Jika penyerapan beras dari petani lokal oleh Bulog hingga akhir tahun relatif bagus, kata Mentan, maka sampai akhir tahun stok beras di gudang Bulog bisa mencapai 1,5 juta ton. “Kalau stoknya akhir tahun bisa mencapai 1,5 juta ton, maka kita tidak perlu impor beras,†ucapnya.
Namun Suswono menggarisbawahi jika pemerintah menginginkan stok di gudang Bulog mencapai 2 juta ton sampai akhir tahun ini, maka harus ada tambahan stok di antaranya melalui impor beras.
Peneliti Pusat Pangan dan Gizi UGM Umar Santoso mengatakan, pemerintah perlu mengurangi impor pangan, meski kebijakan itu diambil untuk meningkatkan ketersediaan pangan.
“Kebijakan impor pangan dinilai lebih berpihak kepada pengusaha dan importir dibandingkan petani. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan luasan lahan pangan dan pengembangan industri hulu dan hilir pertanian,†kata Umar.
Menurutnya, kebijakan impor pangan perlu ditinjau kembali, karena pemerintah terkesan tidak ada usaha untuk menghentikan dan mengurangi impor pangan.
“Ketersediaan pangan di masyarakat didominasi pangan impor,†kata Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM itu.
Ia mengatakan, hal itu disebabkan komitmen pemerintah untuk meneggakkan kedaulatan pangan dirasakan masih sangat minim.
“Dibutuhkan
political will yang kuat jika pemerintah ingin menegakkan kedaulatan pangan di negeri ini,†cetusnya. [Harian Rakyat Merdeka]
