Pemerintah dinilai tidak mempunyai data kemiskinan yang tepat dalam menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pasalnya, banyak yang tidak tepat sasaran dan dikembalikan.
Untuk diketahui, pemerintah telah menarik 10 ribu Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang merupakan bagian dari Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menilai, angka tersebut, jika dibandingkan dengan target jumlah rumah tangga sasaran BLSM sebesar 15,5 juta, berbeda jauh. Karena itu, dia menganggap wajar bila ada kesalahan dalam penyaluran BLSM.
“Ada sekian ribuan yang akan ditarik, dibandingkan dengan jumlah BLSM yang akan dibagikan 15,5 juta rumah tangga sasaran, tentu di sana sini yang salah. Sebab, ada yang meninggal, ada perubahan kemampuan dan sebagainya,†kata Hatta di Jakarta, kemarin.
Ketua Umum PAN ini mengatakan, kesalahan penyaluran BLSM ini bukan persoalan besar. Namun, dia mengakui, ke depan program ini perlu diperbaiki. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan pembenahan dalam pembagian BLSM tersebut.
Hatta mengatakan, sulit mencapai nilai sempurna pada pelaksanaan pembagian BLSM ini. Dia berharap pemerintah daerah bisa mengidentifikasi penerima BLSM, tapi justru tidak menerima. Mereka harus segera didaftarkan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengungkapkan, adanya perbedaan jumlah penduduk miskin dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) dinilainya tidak akurat.
“Ada kelompok masyarakat yang tidak seharusnya mendapatkan tetapi mendapatkan BLSM, itu dugaan sementara,†ujarnya.
Ia menjelaskan, data BPS per Maret 2013 menunjukkan jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai 28 juta orang. Sedangkan BLSM menyasar 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS).
Dia melanjutkan, jika satu RTS beranggotakan empat orang, maka penerima dana BLSM mencapai 62 juta orang. “Maka yang 15,5 juta RTS itu sudah mencakup sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin bahkan ada yang tidak miskin,†jelasnya. [Harian Rakyat Merdeka]
