Berita

ilustrasi

Bisnis

Terlalu, Beras Untuk Rakyat Miskin Saja Masih Diimpor

SABTU, 29 JUNI 2013 | 09:43 WIB

DPR memprediksi pemerintah tahun ini akan kembali membuka kran impor beras dengan alasan memenuhi kebutuhan beras untuk rakyat miskin (raskin) yang naik.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Firman Subagyo mengatakan, pemerintah telah menaikkan anggaran untuk raskin Rp 4,3 triliun dari Rp 17,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 menjadi Rp 21,8 triliun dalam APBN Perubahan 2013 (APBNP).

Dia mengakui pula, pemerintah menambahkan raskin menjadi 30 kilogram (kg) per bulan. Angka ini naik dari jatah raskin biasanya yang hanya 15 kg per bulan. Raskin akan diberikan kepada 15,5 juta keluarga miskin.


Menurut dia, dengan meningkatnya permintaan jumlah raskin, diperlukan pasokan tambahan beras. “Ini membuka peluang atau alasan impor beras baru oleh pemerintah tahun ini untuk memenuhi kebutuhan raskin,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Apalagi, kata Firman, anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) kena potong oleh pemerintah sebagai bagian penghematan anggaran. Anggaran yang dipotong senilai Rp 1,442 triliun dari pagu anggaran dalam APBN 2013 sebesar Rp 17,86 triliun.

Firman mengatakan, beberapa pos belanja strategis juga ikut disunat. Misalnya, program peningkatan produktivitas lahan padi, cetak sawah baru, bantuan benih kopi ke daerah serta pengembangan kawasan sentra buah-buahan.

“Pemangkasan anggaran untuk pos-pos strategis akan berdampak pada produksi beras. Kebijakan ini akan mengganggu program swasembada beras pemerintah pada 2014,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut Firman, anggaran yang terkait dengan produksi tidak perlu dipotong. Sebab, untuk mencapai swasembada beras, jagung dan kedelai, Indonesia masih memerlukan anggaran Rp 43 triliun lagi.

Dia juga mempertanyakan pemotongan anggaran tersebut dan naiknya anggaran raskin dalam APBNP.  Politisi Golkar ini menduga, ada permainan untuk menaikkan raskin agar pemerintah melakukan impor beras lagi tahun ini. Padahal, sebelumnya pemerintah berjanji tidak akan melakukan impor beras.

“Ini bisa kejadian seperti 2012, pemerintah janji akan tidak akan impor beras, tapi ujung-ujungnya impor beras juga,” ungkapnya.

Menurutnya, ada yang mengambil untung dengan kebijakan impor beras selama ini. Apalagi impor beras dilakukan di saat harganya murah dan sudah mau memasuki kadaluarsa dengan kualitas rendah. Ditambah selama ini banyak masalah dengan raskin mulai dari kualitas hingga penyalurannya yang tidak tepat sasaran.

Dia berharap, pemerintah tidak membuka kran impor beras tahun ini. Ini guna melindungi petani yang akan memasuki musim panen.

Menteri Pertanian Suswono mengaku sedang mengkaji kemungkinan untuk kembali melakukan impor beras, meski stok beras Bulog 3 juta ton relatif aman.

“Sedang dikaji dulu dan dihitung oleh Bulog. Kalau serapan Bulog cukup bagus, maka peluang untuk tidak impor bisa. Tapi karena ada tambahan alokasi raskin sampai bulan ke 15 ini yang kita lihat,” kata Suswono.

Dia mengutarakan hal tersebut karena bergantung pada serapan beras dalam negeri. Apabila kebutuhan beras semakin besar dengan adanya perluasan raskin, maka tambahan dari impor akan dilakukan. “Sekali lagi tergantung serapan dalam negeri.

Kalau toh nanti sampai pada tingkat pesimis, kita perkirakan masih perlu tambahan. Nanti dievaluasi,” ucapnya.

Perum Bulog mempertimbangkan rencana impor beras 2013 meski stok beras 2012 dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Ada tahapan untuk bisa impor beras, terutama juga dilihat dari stok beras Bulog,” kata Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso.

Perkembangan harga beras, lanjut Sutarto, juga merupakan salah satu faktor pendorong impor. Harga beras ditentukan dari permintaan dan penawaran. Faktor lain yang juga menentukan Bulog akan mengimpor beras atau tidak, yakni  kondisi cuaca. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

UPDATE

Teddy dan Fadli Zon Saling Bagi Tugas saat Kunjungan PM Modi

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:16

Penegak Hukum Lebih Baik Saling Bongkar Kasus daripada Lindungi Koruptor

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:10

Momen Delegasi RI Ziarah ke Makam Ali Khamenei di Mashhad

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:47

Pesan Prabowo ke Aparat Bukan Teguran Biasa Melainkan Instruksi Moral

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:34

Bahlil Bidik Penambahan Kursi Golkar di 2029

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:16

KPK Hormati Proses Hukum Kasus Febrie Adriansyah

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:10

Konflik Memanas, AS Bombardir Iran Lagi setelah Selat Hormuz Ditutup

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:50

Penanganan Kasus Korupsi Jangan Ganggu Kekompakan Polri-Kejagung

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:33

Kolaborasi UI-Tsinghua Buka Jalan Produksi Vaksin Dengue Buatan Indonesia

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:15

Kasus Febrie Harus Diselesaikan Lewat Jalur Hukum Bukan Lobi Politik

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:07

Selengkapnya