Berita

Chatib Basri

Bisnis

Pemerintah Tidak Alokasikan Dana Khusus Energi Alternatif

SENIN, 24 JUNI 2013 | 09:17 WIB

Indonesia relatif terlambat melaksanakan target akses layanan energi alternatif dan penggandaan laju konservasi energi secara global. Oleh karena itu, pemerintah didesak segera merumuskan proses implementasi Suistainable Energy for All (SEfA). Pasalnya, SEfA dapat mendukung pembuatan rencana aksi untuk menggandakan komposisi energi alternatif dalam bauran energi global.

“Implementasi SEfA di Indonesia dapat mempercepat masyarakat memenuhi kebutuhan energinya dan keluar dari jerat kemiskinan,” kata Ketua Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa.

Menurut Fabby, ketiadaan akses dan kekurangan pasokan energi menyebabkan sebagian besar masyarakat sukar keluar dari kemiskinan. Pelaksanaan inisiatif SEfA di Indonesia membantu pemerintah memiliki target-target terukur dalam mengentaskan kemiskinan energi dan mewujudkan keadilan di Indonesia.


“Pemerintah harus berani mengurangi subsidi energi yang tidak tepat sasaran dan mengalokasikan dana itu untuk mempercepat pembangunan energi pedesaan, mengembangkan energi alternatif dan mendorong investasi efisiensi energi,” terangnya.

Sayangnya, pengembangan energi alternatif tidak mendapat dukungan penuh dari pemerintah, khususnya dari sektor anggaran. Pemerintah mengaku tak mengalokasikan anggaran khusus untuk mengembangkan energi alternatif.

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengaku pemerintah tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan energi alternatif di masa mendatang. Sebab, anggaran tersebut sudah diserahkan ke tiap-tiap kementerian atau lembaga.
“Kalau anggaran secara khusus itu tidak ada,” ujar Chatib.

Menurut Chatib, untuk pengembangan energi alternatif hal itu merupakan wewenang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anny Ratnawati menyatakan, pemerintah masih menargetkan produksi (lifting) minyak bisa meningkat tahun depan. Dalam RAPBN-P 2013 yang telah disetujui, pemerintah sudah menargetkan lifting minyak 840.000 barrel minyak per hari. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

UPDATE

Teddy dan Fadli Zon Saling Bagi Tugas saat Kunjungan PM Modi

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:16

Penegak Hukum Lebih Baik Saling Bongkar Kasus daripada Lindungi Koruptor

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:10

Momen Delegasi RI Ziarah ke Makam Ali Khamenei di Mashhad

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:47

Pesan Prabowo ke Aparat Bukan Teguran Biasa Melainkan Instruksi Moral

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:34

Bahlil Bidik Penambahan Kursi Golkar di 2029

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:16

KPK Hormati Proses Hukum Kasus Febrie Adriansyah

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:10

Konflik Memanas, AS Bombardir Iran Lagi setelah Selat Hormuz Ditutup

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:50

Penanganan Kasus Korupsi Jangan Ganggu Kekompakan Polri-Kejagung

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:33

Kolaborasi UI-Tsinghua Buka Jalan Produksi Vaksin Dengue Buatan Indonesia

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:15

Kasus Febrie Harus Diselesaikan Lewat Jalur Hukum Bukan Lobi Politik

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:07

Selengkapnya