ilustrasi, pesawat merpati
Musibah hard landing yang menimpa pesawat jenis MA 60 di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (10/6) diyakini menambah beban PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Meski kerugian dari kecelakaan tersebut ditanggung asuransi, itu tidak akan segera mendatangkan armada baru.
Jumlah armada Merpati MA 60 terus berkurang. Saat ini pesawat jenis MA 60 yang layak terbang kurang dari 10. Sementara jumlah ideal pesawat MA 60 yang harus dimiliki Merpati agar dapat menutupi biaya operasi sekaligus melayani berbagai macam rute penerbangan minimal 15 pesawat.
“Pemerintah bisa menyelamatkan Merpati. Biaya penyelamatan akan lebih efisien dibanding membiarkan Merpati tutup lalu menanggung nasib ribuan karyawan dan membayar utang-utang mereka,†ujar peneliti Public Trust Institute (PTI) Agung Astari Kiemas.
Menurutnya, pemerintah mesti serius mempertahankan keberadaan maskapai penerbangan nasional pelat merah itu. Selain memiliki jumlah karyawan lebih dari 2.000 orang, selama ini Merpati berperan penting menjembatani daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur.
“Hasil kajian kami beberapa bulan terakhir ini manajemen Merpati sudah berada di jalur yang benar. Banyak perbaikan manajemen yang telah dilakukan direksi. Ini berakibat pada tumbuhnya kepercayaan dari pihak lain seperti PT Pos Indonesia, institusi perbankan, serta berbagai investor yang ingin menjalin kerja sama dengan Merpati,†jelas Agung.
Pasalnya, permasalahan yang melilit perseroan tidak dapat ditimpakan seluruhnya kepada manajemen maupun direksi Merpati saat ini. Masalah itu merupakan akumulasi dari manajemen sebelumnya, sejak era pemerintahan Orde Baru.
Permasalahan yang paling dominan yang dihadapi Merpati saat ini adalah modal kerja dan utang yang menumpuk mencapai Rp 6 triliun lebih. Hal itu akan semakin berat dengan kecelakaan yang menimpa salah satu pesawat MA 60 MZO pada Senin (10/6) di El Tari Kupang.
“Sehebat apapun presiden direktur Merpati, jika harus menyelesaikan utang yang mencapai triliunan rupiah dalam waktu 5 tahun, pasti sulit,†tegasnya.
Direktur Pengembangan Centre Information Development Studies (Cides) Hilmi R Ibrahim berpendapat, menyelamatkan BUMN seperti Merpati sama juga menyelamatkan dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara.
Sebaliknya, membiarkan BUMN itu mati baik dengan cara cepat maupun perlahan, sama halnya membiarkan negara ini sekarat. â€BUMN itu milik negara dan memainkan peran sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat,†katanya.
Menurutnya, jika membiarkan nasib Merpati sekarat, otomatis akan membiarkan masyarakat pedalaman khususnya di wilayah Indonesia Timur yang selama ini dilayani maskapai itu kesulitan melakukan kegiatan ekonomi. [Harian Rakyat Merdeka]
