Pasca disetujuinya kenaikan harga BBM subsidi dalam rapat paripurna DPR, industri makanan pun bersiap-siap menaikkan harga produknya.
Pemilik industri olahan ubi jala ungu Rafifa Sumatera Barat Hidayati mengaku bingung menghadapi kenaikan bensin subsidi. Sebab, akan berdampak pada kenaikan biaya produksi. Sementara pihaknya tidak bisa begitu saja menaikkan harga produk karena akan berdampak pada penurunan penjualan.
“Kita serba salah menghadapi kenaikan harga BBM ini. Di satu sisi ongkos transportasi naik. Tapi di sisi lain, jika kita naikkan harga akan mengurangi penjualan,†cetus Hidayati kepada Rakyat Merdeka di sela-sela pameran Sumatera Barat Food Dan Craft VI di Gedung Kementerian Perindustrian, kemarin.
Dia mengaku, yang bisa dilakukannya hanya mengurangi berat isi produk. Tapi, jika memang terpaksa, pihaknya juga akan melakukan penyesuaian harga.
Hal senada dikatakan pemilik industri rendang Mami Wisminar. Pihaknya akan menaikkan harga semua produk rendangnya 10 persen menghadapi kenaikan harga BBM subsidi dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.500 per liter. “Ya rata-rata 10 persen menyesuaikan dampak naiknya BBM,†ujarnya.
Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Euis Saedah mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi tidak akan berpengaruh banyak pada IKM.
Euis juga menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan subsidi bagi IKM jika harga BBM naik.
Namun, pemerintah akan membantu IKM beradaptasi dengan kenaikan BBM melalui beberapa cara. Pertama, memfasilitasi peralatan bagi IKM, memberikan pendidikan atau membantu menyelenggarakan pameran secara gratis.
Namun, bekas Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan, kenaikan BBM akan berdampak bagi IKM. Karena itu, harus diberikan insentif dan fasilitas. “Harus ada kebijakan untuk mendorong perkembangan IKM dan melindunginya dari serbuan barang impor agar bisa bersaing,†jelasnya.
Subsidi Beda Picu Distorsi Rencana pemerintah memberlakukan besaran subsidi yang berbeda antara premium dan solar bisa membuat target mengurangi beban subsidi pada APBN tidak efektif dan menimbulkan distorsi.
Perbedaan tersebut hanya akan memicu peralihan (switching) pemakaian kendaraan berbahan bakar premiun ke diesel. Seperti terjadi di India, sehingga total subsidi untuk BBM masih tetap tinggi, bahkan bisa lebih besar.
“Pemerintah jangan membedakan pemberian besaran subsidi untuk solar dan premium. Sama-sama rata saja Rp 6.500 per liter,†usul pengamat energi Pri Agung Rakhmanto di Jakarta, kemarin.
Ia menilai, kebijakan kenaikan harga solar yang lebih rendah dibanding premium, tidak tepat. Harga solar yang lebih murah tetap memicu penyelewengan baik ke industri ataupun ke luar negeri,†tegas Direktur ReforMiner Institute itu.
Seperti diberitakan sejumlah, Menteri ESDM Jero Wacik mengungkapkan, pemerintah telah punya hitungan untuk menaikkan harga premium Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.500 per liter. Sementara solar naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter.
Selain itu, lanjut Pri, bahan bakar solar lebih polutif dibanding premium, sehingga tidak rasional kalau harganya lebih murah. Dengan harga murah, maka pembelian kendaraan berbahan bakar solar bakal lebih banyak, sehingga meningkatkan penggunaan solar dan tingkat polusi.
“Pemerintah mesti mengkaji lagi rencana kenaikan harga yang berbeda itu, sebelum menetapkan kenaikan harga BBM,†jelasnya.
Ia tidak menampik kemungkinan bahwa kebijakan tersebut dipastikan akan mendorong konsumen untuk lebih menggunakan atau membeli kendaraan diesel nantinya, sehingga upaya menekan pengeluaran subsidi menjadi tidak efektif.
Berdasarkan pengalaman di India, perlakuan yang berbeda antara pemakaian gasoline (premium) dan diesel telah menyebabkan negara itu kini menghadapi dilema. Ketika Mei 2010, Pemerintah India mencabut subsidi untuk gasoline (premium) dan tetap mempertahankan subsidi untuk solar, terjadi pengalihan pemakaian bahan bakar dari gasoline ke solar.
Alhasil, kebijakan tersebut menjadi tidak tepat sasaran dan pengeluaran anggaran India untuk subsidi untuk bahan bakar terus membengkak. Kini, negara tersebut tengah menghadapi dilema. Sebab, di satu sisi tuntutan untuk mengurangi subsidi bahan bakar diesel dan polusi udara terus menguat. Tapi di sisi lain, industri otomotif dan transportasi negara tersebut sudah sangat tergantung pada bahan bakar diesel.
Untuk mengatasi tersebut, Pemerintah India mulai menekan subsidi untuk bahan diesel sehingga perbedaan (gap) harga antara gasoline dan solar terus diperkecil. [Harian Rakyat Merdeka]
