Berita

ilustrasi

Bisnis

Tak Ada Jaminan, Pelaku Usaha Sulit Kembangkan Panas Bumi

Soal Geothermal Hatta & Wacik Nggak Kompak
SENIN, 17 JUNI 2013 | 09:10 WIB

Pemerintah dinilai tidak memiliki komitmen mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi minyak bumi. Akibatnya, energi baru dan terbarukan (EBT) tidak berkembang.

“Pengembangan energi terbarukan masih minim. Tidak ada komitmen serius, sekarang yang terus dikembangkan minyak bumi. Kita mengkritisi komitmen pemerintah terhadap pengembangan energi ini,” kata Ketua Asosiasi Produsen Biofeul Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan.

Menurut dia, harus ada upaya tegas dari pemerintah menghentikan ketergantungan pada minyak bumi dan mendorong energi terbarukan. Pemerintah perlu menyiapkan insentif, memberikan subsidi dan mendorong energi terbarukan dengan melakukan riset.


Paulus menyebutkan, energi terbarukan selain biofeul masih banyak yang terkendala pengembangannya, seperti dialami pelaku usaha gasifikasi batubara, panas bumi (geothermal) dan biomassa.

Untuk geothermal, kata Paulus, pemerintah memang sudah mengeluarkan aturan, tetapi itu saja tidak cukup sebab perlu pengembangan industrinya. Karena itu, diperlukan jaminan pasar. Jika tidak ada jaminan dari pasar, sulit bagi pelaku usaha untuk mengembangkan panas bumi.

Paulus mengatakan, realokasi anggaran dari kenaikan harga solar dan premium pada RAPBN-P 2013 tidak dimanfaatkan untuk mendorong tumbuhnya energi terbarukan melalui pembangunan berbagai infrastruktur energi. “Alokasi anggaran untuk subsidi dan insentif pengembangan energi alternatif justru minim,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjut dia, pengembangan energi gas bumi menghadapi keterbatasan infrastruktur. Sedangkan permasalahan lainnya adanya ketidakpastian yang dihadapi kalangan pengusaha.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui, bahan bakar dari unsur fosil, termasuk BBM sudah tak bisa lagi diandalkan mencukupi kebutuhan energi nasional. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pasokan minyak yang kalah dari jumlah gas untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

“Kebutuhan energi kita 3 juta barel. Untuk memenuhinya ada dari gas 1,2 juta barel, minyak 840.000 barel dan lainnya. Artinya minyak tidak bisa diandalkan,” kata Hatta.

Menurutnya, Indonesia harus memaksimalkan energi terbarukan. Salah satunya berasal dari energi panas bumi atau geothermal. Namun, Hatta pesimis kebutuhan energi nasional dapat dipenuhi dari geothermal.

“Geothermal jangan terlalu diandalkan karena hanya bisa menghasilkan 22.000 megawatt, sementara kita butuh 30 ribu megawatt tiap tahun,” terangnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik justru berpendapat geothermal dapat menjadi salah satu solusi memenuhi kebutuhan energi nasional. Sebab, Indonesia adalah salah satu lumbung geothermal dunia.

“Yang paling besar energi baru terbarukan (EBT). Ini akan menjadi 20 persen. Targetnya 25 tahun mendatang. Apa mungkin? Ya mungkin. Salah satunya adalah geothermal, 40 persen geothermal dunia ada di Indonesia,” ungkap Wacik. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

UPDATE

Teddy dan Fadli Zon Saling Bagi Tugas saat Kunjungan PM Modi

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:16

Penegak Hukum Lebih Baik Saling Bongkar Kasus daripada Lindungi Koruptor

Minggu, 12 Juli 2026 | 10:10

Momen Delegasi RI Ziarah ke Makam Ali Khamenei di Mashhad

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:47

Pesan Prabowo ke Aparat Bukan Teguran Biasa Melainkan Instruksi Moral

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:34

Bahlil Bidik Penambahan Kursi Golkar di 2029

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:16

KPK Hormati Proses Hukum Kasus Febrie Adriansyah

Minggu, 12 Juli 2026 | 09:10

Konflik Memanas, AS Bombardir Iran Lagi setelah Selat Hormuz Ditutup

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:50

Penanganan Kasus Korupsi Jangan Ganggu Kekompakan Polri-Kejagung

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:33

Kolaborasi UI-Tsinghua Buka Jalan Produksi Vaksin Dengue Buatan Indonesia

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:15

Kasus Febrie Harus Diselesaikan Lewat Jalur Hukum Bukan Lobi Politik

Minggu, 12 Juli 2026 | 08:07

Selengkapnya