Gara-gara industri dalam negeri terus kekurangan gas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi pasokannya.
Beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu II mendatangi Gedung KPK di Jakarta, kemarin. Agendanya, memberikan pemaparan soal pasokan gas untuk industri terutama pupuk.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa tiba di KPK pukul 07.30 WIB. Hadir juga Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK) Migas Rudi Rubiandini.
Hatta mengaku kehadiran perwakilan kementerian ekonomi ke KPK untuk rapat koordinasi (rakor). “Rapat koordinasi masalah pupuk dan gas,†kata Hatta yang mengenakan safari abu-abu di lobi KPK.
Menurutnya, rakor ini juga membahas soal pencegahan tindak pidana korupsi di sektor migas. Sedangkan untuk masalah pupuk, akan terus dilakukan revitalisasi pasokan gas ke pabrik pupuk. “Kan ada lima poin penting mulai dari Pusri, Kaltim 5, Kujang, Gresik, yang lain sudah selesai semua,†jelasnya.
Dia mengaku yang belum selesai adalah Pabrik Pupuk Kujang dan Gresik. Yang menjadi pembahasan dalam rakor salah satunya mengenai penyediaan gas.
Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menyatakan, pemerintah sedang berkoordinasi dengan KPK untuk membahas isu ketahanan energi. KPK sedang membuat konsep kebijakan menekankan pencegahan supaya tak terjadi masalah dalam alokasi gas untuk pupuk.
“Tadi bahas isu ketahanan pangan dan energi nasional, khususnya yang berhubungan dengan alokasi gas untuk pabrik-pabrik pupuk, itu isu utamanya,†ujar Kuntoro.
Dia mengungkapkan, biasanya penyimpangan komoditas tersebut berada pada level kebijakan. Karena itu, KPK ingin mengetahui kebijakan yang dicanangkan pemerintah terkait alokasi gas untuk pabrik pupuk.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya siap mengawasi sistem ketahanan pangan pemerintah terkait pengadaan pupuk dan gas.
Menurutnya, masalah pupuk dan gas saling berkait karena pabrik pupuk sangat membutuhkan pasokan gas. Negara bakal dirugikan miliaran rupiah jika terjadi penyimpangan anggaran pengadaan pupuk atau gas.
“Kalau mau bikin pabrik pupuk harus ada pasokan gas. Kemudian kita diskusi, apakah betul ketahanan pangan itu prioritas pemerintah. Kalau betul, bagaimana mengkonsolidasi isu-isu yang berkaitan dengan pupuk, pendirian pabrik dan pasokan gasnya,†terangnya.
Menurut dia, salah satu penyebab minimnya pasokan gas tersebut adalah sejumlah produsen sudah terikat kontrak penjualan ekspor. “Saya sudah mendengarkan penjelasan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dan yang saya tangkap ada perubahan kebijakan gas yang akan diprioritaskan untuk ketahanan pangan dan ini sampai lima tahun ke depan,†ungkap Bambang.
Menurutnya, jika di awal sudah dirumuskan rencana aksinya sumber gas ini untuk pasok pabrik pupuk, lalu dibelokkan akan terjadi kerugian. [Harian Rakyat Merdeka]
