Indonesia mempunyai 40 persen cadangan panas bumi (geothermal) di dunia, tapi baru 4 persen yang bisa dimanfaatkan. Padahal, energi itu murah dan ramah lingkungan untuk bahan bakar listrik.
Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengaku, masih banyak proyek-proyek panas bumi yang pembangunannya terhambat berbagai masalah.
“Ada 12 proyek panas bumi macet, masalahnya macam-macam, harus diatasi bersama,†ujarnya di acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition 2013 yang diadakan di Jakarta Convention Center (JCC), kemarin.
Wapres mencontohkan proyek pembangkit listrik panas bumi Sarulla di Sumatera Utara yang macet selama 20 tahun tapi akhirnya bisa menggelinding. Hal itu bisa dilakukan di proyek geothermal lain, namun harus ada perbaikan mendasar.
Untuk melakukan perbaikan mendasar tersebut, kata Boediono, perlu dilakukan koordinasi antara pemangku kepentingan. Pemerintah pusat di setiap instansi terkait harus saling membuka diri dan mendukung.
“Pemda, PLN dan masyarakat juga harus saling koordinasi. Kadang resistensi dari masyarakat muncul. Nah, hal itu biasa diatasi dengan kerja sama dan makin banyak bertemu, berkomunikasi dan sampaikan keinginan. Jangan cuma surat, regulasi dan lain-lain,†pinta Boediono.
Masalah kedua, lanjut Boediono, adanya bentuk bisnis yang berkelanjutan. “Kalau dari dana APBN tidak perlu bisnis modal yang kompleks. Tapi tentunya uang APBN nggak akan cukup membangun energi geothermal. Jadi harus ada bisnis model yang melibatkan investor dan BUMN,†tuturnya.
Wacik Ngaku MaluMenteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengaku malu. Ia bilang, telah mempelajari pesan Presiden tentang pengembangan EBT (energi baru dan terbarukan) dan Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang digodok DEN (Dewan Energi Nasional).
Dari hasil kajian yang dilakukan DEN tersebut, ternyata didapatkan bahwa Indonesia menguasai 40 persen potensi panas bumi di dunia, tapi yang dikembangkan baru 4 persen.
“Ini sudah berlangsung beberapa tahun. Saya malu juga, masak nanti terus seperti itu. Saya tidak mau di era pemerintahan sekarang masih seperti itu. Kabinet berikutnya juga,†ucap Wacik.
Wacik beralasan, masih 4 persen pengembangan geothermal di Indonesia dikarenakan banyak hambatan, terutama dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
“Hambatan terbesar adalah dengan kehutanan (Kemenhut-red), selain dengan keuangan (Kementerian Keuangan) dan PLN. Ada hambatan lagi di ESDM,†tuturnya.
Wacik mengklaim sudah melakukan upaya dengan Menteri Kehutanan dengan meminta Kemenhut satu visi jika ingin mengembangkan geothermal.
“Saya terobos Menteri Kehutanan. Kalau geothermal mau dimajukan, maka ESDM dan Kementerian Kehutanan harus satu visi. Tanpa toleransi atau agreement kehutanan, geothermal hanya mimpi saja. Kita bisa rugi, sehingga dapat MoU (Memorandum of Understanding) antara ESDM dan Kehutanan, bahwa titik-titik geothermal harus ada izin agar bisa jadi listrik,†paparnya.
Ketua Asosiasi Panasbumi Indonesia (Indonesian Geothermal Association/API) Abadi Poernomo mengatakan, diperlukan koordinasi lintas sektor guna mengembangkan energi panas bumi.
Abadi mengingatkan, pentingannya pengembangan enegi panas bumi bagi portofolio bauran energi Indonesia dan merupakan fokus pengembangan sumber energi baru terbarukan di dalam negeri dan di sejumlah negara lainnya. [Harian Rakyat Merdeka]
