Rencana kenaikan BBM subsidi hanya siasat politik pemerintah menghadapi Pemilu 2014. Alasan menjaga defisit anggaran dan menghemat Rp 30 triliun uang negara tidak terbukti dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013.
“Kenaikan subsidi BBM dianggap memberatkan APBN dan kenaikan BBM menghemat Rp 30 triliun. Faktanya belanja subsidi dalam RAPBN-P 2013 malah naik Rp 16,1 triliun. Ada upaya mengelabui publik di sini,†ujar Sekjen Forum Indonesia Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan di Jakarta, Jumat (7/6).
Peneliti Fitra Yenny Sucipto menambahkan, beban subsidi BBM sebagai penyebab membengkaknya defisit anggaran juga hanya akal akalan pemerintah. Kenaikan defisit anggaran Rp 80 triliun pada RAPBN-P 2013 karena diturunkannya target penerimaan perpajakan senilai Rp 53,6 triliun.
Menurutnya, pemerintah hanya mensiasati APBN-P 2013 untuk menyusupkan program-program populis dalam rangka menarik simpati rakyat untuk kepentingan Pemilu 2014. “Belanja kompensasi kenaikan BBM (BLSM, tambahan raskin, beasiswa) dengan total Rp 30,1 triliun. Padahal, besarnya hampir dua kali lipat dari kenaikan subsidi BBM Rp 16,1 triliun,†ucap Yenny.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi bukan berarti subsidi itu dihilangkan. Subsidi masih tetap ada.
“Kami melakukan exercise yang paling bagus untuk mengurangi spekulan, tapi juga tidak memberatkan masyarakat dengan memperkecil disparitas harga. Artinya, subsidi itu tidak hilang sama sekali,†kata Sommeng, kemarin.
Diakui dia, tanpa adanya pengurangan penghematan subsidi BBM akan sulit mengembangkan energi alternatif atau energi baru terbarukan. Sebagai energi non renewable resources, penggunaan BBM tidak boleh boros. Ketersediaan BBM sekitar 12 tahun lagi, apabila diambil terus tentu akan habis.
“Ketika pengusaha ingin membuat energi alternatif, misal harga keekonomiannya Rp 7.000 sedangkan harga BBM Rp 4.500 per liter itu akan sulit. Kalau (BBM) Rp 4.500 kita naikkan, yang Rp 7.000 kita turunkan orang akan ramai-ramai ke energi alternatif. Jadi yang disubsidi energi baru terbarukan,†ungkapnya.
Ia juga mengaku BPH Migas kembali melakukan sosialisasi pengawasan dan pengendalian terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi. Pihaknya telah diberi kewenangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Indonesia, namun tidak mungkin dilakukan sendiri. [Harian Rakyat Merdeka]
